Gerakan Sosial Untuk Anggaran Yang Berpihak pada Masyarakat Miskin

Gerakan Sosial Untuk

Anggaran Yang Berpihak Pada Masyarakat Miskin

Oleh: Supartono

Latar Belakang

Mulai jaman penjajahan kolonial sampai dengan sekarang ini, Indonesia tidak juga beranjak dari posisinya sebagai negara miskin yang merupakan salahsatu dari 8 (delapan) negara yang mempunyai hutang terbesar di dunia. Seperti saat ini yang berada dalam posisi transisi, baik secara sosiologis maupun politis sangatlah perlu membuat rumusan dan cara pandang baru terhadap berbagai permasalahan termasuk masalah kemiskinan dan penanggulangannya.

Cara pandang terhadap hal tersebut perlu dirumuskan dan disepakati dengan dilandasi adanya visi, misi dan adanya kepastian hukum yang jelas. Selanjutnya diikuti keberadaan masyarakat sebagai warga negara berpartisipasi dalam perencanaan dan penyusunan anggaran. Oleh karenanya sangatlah mendasar sekali melakukan gerakan sosial dalam melakukan advokasi ditetapkannya suatu kebijakan yang punya dasar hukum kuat dan implementasinya memihak masyarakat miskin, khususnya mengenai anggaran. Sebab kebijakan anggaran dan penganggaran yang berpihak pada masyarkat miskin memungkinkan terjsdi peningkatan kesejahteraan pada masyarakat.

Kebijakan yang berpihak tersebut, juga memberikan peluang masyarakat melakukan inovatif, pro-aktif dan kreatif dalam mengekspresikan kemampuannya, baik dalam segala dimensi (ekonomi, politik, budaya, sosial, dan teknologi). Tetapi sudahkah seluruh lapisan masyarakat, khususnya si miskin sudah mendapat keberpihakan tersebut, atau mampu mengekspresikan kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraannya selama perjalanan hidupnya?

Bank Dunia dan Kebijakan Hutang.

World Bank (Bank Dunia) yang dulu masih bernama International Bank Reconstruction Development (IBRD) berangkat dari asumsi bahwa pinjaman atau bantuan yang diberikan berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan guna merekontruksi kondisi ekonomi yang morat-marit. Dasarnya adalah berusaha memperbaikki level kehidupan sosial ekonomi suatu negara yang telah hancur akibat masa perang dunia.

Dalam perjalanan waktu, ternyata ‘asumsi’ itu terjadi abrasi atau pun suaranya lebih didominasi oleh negara-negara industri (kapitalis), terutama dalam penentuan kebijakan hutang pada negara-negara penerima hutang (peminjam). Terlihat sekali, bahwa negara-negara penerima hutang wajib dilakukan ‘penilaian’ terlebih dahulu sebagai persyaratannya. Contohnya adalah dengan otomatis menyepakati keberadaan ‘penilaian’ yang indikatornya didasarkan pada model pertumbuhan pembangunan ‘ala Barat’. Sehingga terjadilah suatu ketergantungan (tak bisa menolak syarat dari donor) bagi negara-negara peminjam pada negara-negara donor dalam mendapatkan ‘hutang’ guna memperbaikki kondisi ekonominya.

Tetapi dalam perkembangannya setelah banyak fenomena sosial yang muncul usai perang dingin dan ambruknya tembok Berlin. Juga dibarengi gencarnya kritikan — tuntutan dari negara-negara maju maupun negara-negara penerima bantuan (peminjam) pada bank dunia, khususnya cara pandangnya dalam mempersepsikan atau melihat keberadaan kemiskinan. Dengan kata lain, bahwa selama ini cara dalam memandang kemiskinan yang ditetapkan oleh world bank dinilai — dirasa tidak benar, sekaligus sebagai alat perpanjangan tangan dari negara-negara maju atau pun negara-negara industri (kapitalis) untuk mencapai tujuan.

Tidak mengherankan saat sekarang ini (tahun 2002-2005), setelah terjadi perubahan paradigma tentang kemiskinan dalam ‘tubuh’ world bank yaitu, memandang kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor berdimensi ekonomi semata, tetapi juga oleh faktor-faktor dengan banyak dimensi (politik, sosial, budaya, lingkungan, hukum), dan juga disebut kemiskinan multidimensi.

Kemiskinan multidimensi yang tidak langsung mengartikulasikan bahwa kemiskinan tidak begitu saja terjadi tetapi tentu ada penyebabnya sehingga kemiskinan itu terjadi. Oleh karenanya secara teoritis, world bank dalam implementasinya untuk memperbaikki ekonomi negara-negara ‘miskin’ atau berkembang menetapkan persyaratan bagi negara-negara miskin atau berkembang yang ditentukan. Jika negara-negara miskin atau berkembang tadi akan mendapatkan pinjaman hutang atau bantuan harus mengimplementasikan 3 spirit yaitu, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dimasing-masing negara peminjam. Khususnya dalam masalah anggaran dan penganggaran suatu negara dianjurkan berlandaskan pada 3 spirit di atas, sehingga diharapkan dalam anggaran dan penganggaran tersebut kebijakan yang ditetapkannya memihak masyarakat miskin (pro-poor budget).

Pandangan Pemerintah Tentang Kemiskinan.

Cara pandang tentang kemiskinan yang dibuat Bappenas tahun 2002 (Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan) bahwa “kemiskinan berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik serta merumuskan kemiskinan mencakup unsur-unsur:

(i) ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, transportasi, dan sanitasi); (ii) kerentanan;

(iii) ketidakberdayaan; (iv) ketidakmampuan menyalurkan aspirasinya. Juga diungkapkan bahwa sebagai penyebab dari kemiskinan itu, antara lain: Struktural, kultural, dan alamiah”.

Masih dalam kerangka konsep itu, kenyataan terjadi bahwa indikator yang dipakai dalam penetapan kriteria kemiskinan adalah dari hasil survey BKKBN yang memandang kemiskinan dilihat dari ciri fisik/material, misalnya; “ dinding dari bambu, lantai dari tanah, sanitasi jelek, tak punya interaksi sosial, tidak mampu membayar kesehatan, tak ada biaya sekolah untuk anak”, dengan pendekatan berbasis keluarga. Dan, hasil survey BPS yang menetapkan kriteria kemiskinan (orang miskin) dari banyaknya jumlah kalori yang dikonsumsi perorang perhari, atau dengan pendekatan makro dan berbasis pada biaya pengeluaran atas kebutuhan pokok.

Jadi dapat dikatakan, pemerintah belum — tidak punya rumusan atau pandangan yang jelas sekaligus implementatif mengenai kemiskinan. Meskipun konsepnya diatas kertas atau dalam dokumen kebijakan boleh dikatakan baik, ternyata implementasinya sulit – jarang dapat menyentuh kebutuhan rakyat. Dikarenakan, negara (baca: pemerintah) kebanyakan – kenyataannya sering memandang ‘keberadaan’ kemiskinan didasarkan dari munculnya dampak yang ada. Tetapi bukan atas dasar proses-proses atau pun penyebab terciptanya kemiskinan (pemiskinan)..

Pandangan Masyarakat Sipil Tentang Kemiskinan.

Secara teoritis, substansi pandangan antara pemerintah dan masyarakat sipil tidaklah jauh berbeda. Tetapi riil yang terjadi di lapangan, substansi pandangan antar keduanya sangatlah jauh berbeda. Hal ini bisa dilihat secara hakiki pemaknaan kemiskinan oleh masyarakat sipil.

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan asasi sebagai manusia, yang meliputi kebutuhan akan subsistensi, afeksi, keamanan, identitas, Proteksi, kreasi, kebebasan, partisipasi, dan waktu luang” (KIKIS, 2000).

Kemiskinan Subsistensi terjadi karena rendahnya pendapatan, tak terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pangan dan papan serta kebutuhan lainnya. Kemiskinan Perlindungan terjadi karena meluasnya budaya kekerasan atau tidak memadainya sistem perlindungan atas hak dasar dan kebutuhan masyarakat. Kemiskinan Afeksi karena adanya bentuk-bentuk penindasan, pola hubungan eksploitatif antar manusia dan antara manusia dengan alam. Kemiskinan Pemahaman terjadi karena kualitas pendidikan yang rendah, selain faktor kuantitas tidak mampu memenuhi kebutuhan. Kemiskinan Partisipasi karena adanya diskriminasi dan peminggiran pada masyarakat dari proses pengambilan keputusan-keputusan. Dan Kemiskinan Identitas terjadi karena adanya pemaksaan yang caranya langsung ataupun tidak langsung tentang nilai-nilai asing terhadap budaya lokal, pada akhirnya mengakibatkan hancurnya nilai-nilai sosial-budaya di tingkat lokal.

Kebijakan Pro-Poor Budget dan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam kenyataannya kebijakan penanggulangan kemiskinan tahun 2001-2004 telah dibuat oleh pemerintah pusat tetapi masalah pelaksanaannya akan dipengaruhi faktor-faktor, antara lain:

  1. Faktor Eksternal

Arus globalisasi pada hakikatnya merupakan pengurangan kapasitas pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan-kebijakan di negrinya sendiri. Dimana kebijakan-kebijakan itu diarahkan pihak luar yang kecenderungannya sebagai legitimasi pendukung pembayaran hutang luar negri.

Contohnya: Pencabutan subsidi BBM, Pencabutan subsidi di bidang Pertanian, dan kebijakan privatisasi sangatlah mendukung globalisasi , dimana beban masyarakat miskin akan semakin tinggi.

  1. Faktor Kebijakan Ekonomi Makro

Salahsatu kebijakan itu, berlakunya UU No. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka desentralisasi. Ternyata kebijakan tentang dana perimbangan keuangan tidak lepas dari hubungan keuangan (fiscal) pusat dan daerah. Artinya pusat juga berkepentingan untuk hal kebijakan fiscal dalam kerangka makro, guna menjaga ekonomi makro termasuk sektor moneter. Kenyataan memang dana dari fiscal itu sebagian besar untuk melayani pembayaran hutang daripada untuk dana pembangunan.

  1. Faktor Internal

    1. Ada kecenderungan penyeragaman dalam penyusunan anggaran di daerah dan sangat terlihat dipaksakan. Misalnya; hampir semua pemerintah daerah memasukkan program pariwisata dan pertambangan meskipun wilayah itu bukan daerah tambang ataupun pariwisata.

Tidak ada semua wilayah yang secara khusus menempatkan program penanggulangan kemiskinan sebagai sektor baru, yang terjadi adalah setiap departemen di jajaran pemerintahan memasukkan program penanggulangan kemiskinan. Maka fakta di lapangan terdapat 1 (satu) desa ditangani—‘dikeroyok’ oleh beberapa departemen.

    1. Kapasitas pemerintah kota dan kabupaten di seluruh Indonesia belum tentu semua memahami ataupun mempunyai kemampuan dalam perencanaan penyusunan pro-poor budget.

Hutang Dan Pemiskinan.

Atas dasar konsultasi publik di 60 negara yang melibatkan 60.000 responden yang kemudian dibukukan dalam sebuah laporan: “World Development Report 2000/2001; Attacking Poverty”. Bank Dunia menunjukkan bahwa penduduk dunia yang 2,8 milyar hanya berpenghasilan Rp. 20.000,-(US$ 2) per hari dan 1,2 milyar berpenghasilan Rp. 10.000,- per hari. Angka yang terakhir ini hampir sebesar 43,5%-nya adalah para penduduk di Asia Selatan. Sementara ini angka penduduk miskin di Indonesia mencapai 49,5 juta jiwa di tahun 1998, adanya peningkatan angka dari semula 22,5 juta jiwa di tahun 1996. Diberitakan dalam siaran Bisnis Indonesia di TVRI, pukul 18.00 WIB; menurut ‘suara’ sumber dari BPS bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2005 ini mencapai 72 juta jiwa. Angka ini didasarkan pada jumlah orang ‘miskin’ yang menerima kartu bantuan langsung (KBL) sebagai bukti penerima bantuan subsidi BBM.

Dari pengamatan Bank Dunia sejak tahun 1990, pada tahun 2000 baru diakuinya bahwa penyebab kemiskinan bukan hanya perampasan materi (material deprivation) yang pengukurannya hanya didasarkan pada pendapatan (income) dan konsumsi (consumption), tetapi juga disebabkan oleh kerentanan (vulnerability), berhadapan dengan resiko (exposure to risk), ketiadaan suara (voicelessness) dan ketidakberdayaan (powerlessness).

Jadi sejak tahun 1944 berdirinya Bank Dunia, baru terjadi perubahan paradigma mengenai kemiskinan setelah tahun 2000. Relevan kita mengajukan pertanyaan:

Apa yang ditinggalkan Bank Dunia selama 50-an tahun di negara Indonesia?”

Kemiskinan adalah Komoditas

Isu mengenai kemiskinan, dekade sekarang ini menjadi perbincangan dan mengemuka setelah lembaga-lembaga keuangan internasional menempatkan agenda kemiskinan dalam skenario pengucuran bantuan dananya, baik berupa hutang maupun hibah. Bank Dunia dan ADB memperkenalkan Strategi Pengurangan Kemiskinan (Poverty Reduction Strategy), sementara IMF mempunyai mandat utama dalam hal keseimbangan neraca keuangan negara dan memperkenalkan program barunya di tahun 1999, dimana secara khusus mengurusi kemiskinan (Poverty Reduction and Growth Facility). Tak ketinggalan juga, CGI (Consultative Groups on Indonesia) menempatkan masalah kemiskinan (poverty) sebagai agenda utamanya untuk Indonesia.

Sehingga yang terjadi kemudian adalah ‘jargon’ penanggulangan kemiskinan terus mengemuka menjadi topik utama pembicaraan, baik di tingkat pemerintah, lembaga – negara donor ataupun NGO. Hal ini menunjukkan menjadi miskin (baca: pemiskinan) merupakan komoditas yang tak habis-habisnya dibicarakan sebagai komoditas dalam meperoleh bantuan.

Hilangnya Kedaulatan Pangan

Di paruh 70-an, FAO berkeyakinan bahwa Bio Teknologi dapat memenuhi kebutuhan pangan yang mendukung dilaksanakannya gerakan revolusi hijau di Indonesia, dengan kebijakan penyeragaman penanaman tanaman monokultur (penyeragaman kebudayaan), yakni penanaman yang tergantung pada 1 (satu) jenis tanaman (padi) guna menghasilkan beras sebagai bahan pokok pangan untuk menuju keamanan pangan (Food Security). Ternyata konsep keamanan pangan melalui swasembada pangan hanya mampu bertahan dalam waktu lima tahun, antara tahun 1984 – 1989.

Disebabkan kebijakan-kebijakan yang mengabaikan sumber daya alam lokal dan budaya masyarakat setempat yang kaya sumber bahan makanan yang menjadi kebudayaan rakyat itu sendiri dan ‘wajib’ diganti dengan beras, akibatnya hilanglah kemampuan masyarakat menentukan pilihan tentang bahan makanan yang akan dikembangkan dan dikonsumsi (Food Sovereignty). Maka hilanglah keanekaragaman hayati (bio diversity) sebagai sumber kekayaan alam rakyat selama ini. Otomatis dalam masalah ini bagi petani juga tiadanya akses pasar dan perlindungannya, sebab secara substansi dapat dikatakan bukan lagi sebagai produksen tetapi hanyalah pekerja atau buruh yang tidak langsung dibawah perintah dari sistem global jaringan ‘perusahaan’ negara-negara maju (kapital.)

Migrasi

Kenyataan model pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan yang berpusat di kota ataupun adanya penyeragaman pola tanam dengan rekayasa genetika tidak dapat menyelesaikan problem kelaparan. Sebab pihak yang dapat menerapkan sistem pertanian dengan menggunakan bibit hasil rekayasa genetika (baik sebagai gerakan revolusi hijau maupun belakangan sebagai genetic modified organism) hanyalah petani pemilik modal kuat dan perusahaan-perusahaan pertanian ataupun petani yang memiliki tanah lebih dari 1 (satu) hektar maupun petani kaya di pedesaan. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang menyangkut bidang peternakan, perkebunan dan kehutanan, perikanan ataupun kenelayanan, yang sama buruknya dengan para petani di daerah pedesaan.

Bagi para petani yang berlahan sempit lambat laun akan terjepit dan menjual tanahnya kepada petani kaya. Kenyataan itu menghantar masyarakat desa melakukan migrasi, baik migrasi dari negara ke negara ataupun dari desa ke kota (urbanisasi). Biasanya yang melakukan migrasi dari negara ke negara lain bekerja sebagai tenaga kerja (TKI), baik secara gelap maupun melalui biro-biro resmi penerima tenaga kerja Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia (baca:manusia) adalah ibarat sebuah komoditas yang dijualbelikan – ditawar. Adapun yang melakukan urbanisasi, profesi yang diambil, antara lain: Tukang becak; Pemulung; Buruh; Pembantu rumah tangga; Pedagang asongan dan Pedagang kaki lima; Pengemis.

Belum ada data resmi yang meneliti tentang perbandingan laki-laki dan perempuan dari kaum urban kaitannya dengan profesi yang dilakukan di kota, tetapi secara riil jumlah perempuan urban lebih banyak yang bekerja – ikut bekerja dalam semua profesi di kota tujuan dibandingkan jumlah laki-laki urban.

Proletarisasi

Bantuan dari lembaga – negara donor (baca: penghutang) untuk pembangunan selama ini tidaklah menyelesaikan kemiskinan dan jumlah orang miskin di Indonesia.

Kemiskinan akan menjadi lebih parah dan jumlah orang miskin bertambah pada saat jaman pemerintahan orde baru memaksakan pembangunan dengan konsepnya ‘Trilogi Pembangunan’ dan penekanannya pada pertumbuhan ekonomi. Pada saat itu banyak proses marjinalisasi pada masyarakat miskin di perkotaan yang bekerja di sektor casual (baca: informal), yakni: Tukang becak; PKL; Asongan; Pengemis, dirazia – dikejar-kejar dengan alasan mengkotori keindahan kota. Keadaan ini sama saja dengan perampasan hak dasar dari setiap orang dalam memperoleh pekerjaan – bekerja pada bidang yang diminati.

Proses marjinalisasi di pedesaan adalah pada petani – peternak gurem yang harus membiayai sarana produksinya dengan harga yang tak dapat ditawarnya, tapi dilain pihak mereka tak dapat menentukan harga dari hasil produksinya karena adanya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka untuk menutupi biaya hidupnya sehari-hari haruslah bekerja sebagai buruh tani di desanya.

Kejadian lebih parah lagi ketika proses marjinalisasi diikuti – dilanjutkan dengan adanya proses Proletarisasi, baik yang terjadi di kota ataupun di desa. Misalnya, penggusuran rumah-rumah perkampungan padat di perkotaan dan lahan-lahan produktif serta daerah resapan air di perkotaan ataupun pedesaan untuk pembangunan gedung perkantoran, perdagangan, sektor Property (perumahan) dan pembangunan industri (pabrik-pabrik).

Fakta memang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mendapat ‘uang ganti rugi’ meskipun jumlahnya kecil, tetapi lambat laun ‘uang’ itu akan habis untuk hidup sehari-hari karena tidak adanya (kehilangan) tempat bekerja dan modal lagi sebagai sumber produksinya.

Peralihan fungsi lahan – sawah produktif dari pertanian ke sektor industri membawa masayarakat pada proses Proletarisasi. Pada akhirnya masyarakat yang dulu bercocok tanam memasukki sektor industri menjadi buruh pabrik ataupun sektor jasa lainnya, yang dibayar murah tanpa ada posisi tawar (bargaining position) sama sekali.

Proses ini diiringi dengan meningkatnya jumlah anak-anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya lagi (drop out) karena tidak mampu membayar biaya pendidikan, dan meningkatnya jumlah perempuan yang harus bekerja ‘ganda’ yakni kecuali kerja di sektor domestik juga bekerja di sektor ekonomis yang menghasilkan uang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Pembisuan

Proses pembisuan (membuat orang tak berani — bisa bicara) terhadap masyarakat sipil di Indonesia yang ada sangkut pautnya dengan lembaga – negara donor sudah terlihat jaman kabinet Natsir (1950) dalam pemerintahan Soekarno yang mengeluarkan keputusan darurat militer saat mengawal nasionalisasi bank dan perusahaan pertambangan. Keputusan itu dikeluarkan dengan alasan (justifikasi) karena banyaknya pemberontakan dan menghentikan pemogokan buruh pada perusahaan-perusahaan vital.

Ternyata proses pembisuan bertambah jelas di jaman pemerintahan Soeharto, saat menerapkan kebijakan pendekatan keamanan (Security Approach) digunakan untuk mengawal pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Pada saat itu makna dari pendekatan keamanan adalah sama dengan menciptakan “Ketakutan–Kengerian” masyarakat sipil pada aparat keamanan (ABRI), karena adanya penangkapan (pemenjaraan), pemukulan, penculikan, penembakan (pembunuhan), intimidasi, dan ‘pelabelan’ seseorang sebagai anggota PKI (partai yang terlarang saat itu).

Ketakutan – Kengerian itu membuat masyarakat sipil yang hidup di semua sektor tanpa perkecualian merasa tertekan dan hilang hak-haknya dasar sebagai individu. Hampir semua kehidupan, baik sosial, politik, budaya dan ekonomi masyarakat tak punya posisi tawar dalam menentukan nasibnya. Selama masa itu masyarakat sipil tak dapat lagi – berani mengeluarkan pendapatnya, bahkan sebagian melakukan self cencorship.

Pertanyaannya: Adakah selama itu Proses keterlibatan masyarakat miskin dalam perencanaan anggaran? Dan Apakah ada peluang ekonomi rakyat berkembang ?

Prospek Anggaran Pro-Poor .

Sebelum membicarakan lebih jauh mengenai Anggaran yang Berpihak Pada Masyarakat Miskin (pro-poor budget) perlu diketahui dan dicermati dulu melalui pertanyaan pokok seperti :

  1. Apa itu pro-poor budget?

  2. Mengapa harus pro-poor budget?

  3. Apa yang menjadi pondasi pro-poor budget?

Selama ini wacana yang mengemuka tentang pro-poor budget mengenai anggaran yang berpihak masyarakat miskin dipahaminya hanyalah pada distribusi alokasi anggaran yang dikeluarkan untuk belanja (Expenditure) saja sehingga penerimaan ataupun pemasukan dari makna anggaran itu diperoleh (Revenue) jarang sekali menjadi wacana perdebatan dan dikaji secara dalam.

Seharusnya perencanaan dan penyusunan itu haruslah responsif terhadap kebutuhan masyarakat banyak, khususnya diperuntukkan pada masyarakat miskin. Maka pondasi agar tercipta pro-poor budget adalah, agar dalam perencanaan dan penyusunan dari anggaran itu haruslah transparan, partisipasi dan akuntebel.

Semua itu akan akan dapat tercapai apabila didukung juga dengan terciptanya, antara lain: Kebijakan yang memihak rakyat miskin (pro-poor policy); Institusi-Institusi yang memihak masyarakat miskin (pro-poor Institutional); Pemerintah yang memihak masyarakat miskin (pro-poor government).

Sebab tanpa ketiga dukungan itu pro-poor budget akan berjalan di tempat ataupun tidak berjalan – dijalankan. Selama ini siapapun atau dari kalangan manapun telah masuk dalam wacana sosial bank dunia. Contohnya mengenai istilah transparancy, accountability dan good governance yang selama ini ‘digembar-gemborkan’. Kenyataannya tidak merubah kehidupan masyarakat miskin menjadi lebih baik atau boleh dikatakan, “tidak memihak pada masyarakat miskin”. Sangat dimungkinkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang ditetapkan kecenderumgannya lebih memprioritaskan memberikan service pada negara-negara donor dibandingkan dengan pada rakyatnya.

Dalam expert meeting maupun seminar regional yang melibatkan peserta diskusi dari semua kalangan, diantaranya: Pejabat eksekutif dan legeslatif pemerintahan; Kalangan akademisi; Aktivis peneliti; Aktivis LSM /NGO; Para Buruh; Petani lahan kering; Petani sawah; Masyarakat miskin kota ( tukang becak. PKL, masyarakat kota korban penggusuran).

Akhirnya diperoleh beberapa ‘masukan’ agar anggaran publik dapat berpihak pada masyarakat miskin, Antara Lain:

  1. Anggaran harus reponsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin yaitu, penerimaan dan pengeluaran anggaran harus pro-poor dan korelasi positif dengan jumlah penduduk miskin.

  2. Pejabat pemerintah harus bersikap tegas dalam bertindak, yaitu tindakan yang dilaksanakannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan punya dasar hukum yang jelas dan harus adil, yaitu tidak merusak keseimbangan kehidupan masyarakat. Contohnya adalah, perkampungan yang dianggap ‘kumuh’ digusur tetapi perkampungan rumah mewah tidak digusur.

  3. Perlu adanya peningkatan pemahaman dan sosialisasi paradigma baru mengenai Kemiskinan dan pro-poor budget.

  4. Adanya kedaulatan di setiap wilayah untuk merencanakan dan menyusun anggarannya sendiri (termasuk Penerimaan Asli Daerahnya) dan melibatkan partisipasi masyarakat.

  5. Memperbaikki kondisi hidup masyarakat miskin dengan tidak mengabaikan hak-hak rakyat. Dan juga adanya kemauan politik (politic will) pemerintah dalam memihak masyarakat miskin.

  6. Perlu pengkajian terhadap pelaksanaan program pembangunan yang akan maupun sedang berjalan di bidang infrastruktur (pembangunan jalan, gedung, dll) mengenai kualitas dan peruntukkannya sesuai atau tidak dengan pro-poor.

  7. Diperlukan penataan ulang mengenai sistem dan mekanisme kelembagaan yang pro-poor (pemerintah maupun masyarakat sipil).

  8. Pemerintah harus tetap memberikan subsidi pada sektor-sektor produksi yang dikelola – ‘digeluti’ oleh masyarakat miskin dan memprioritaskan akses pasar pada usaha-usaha produksi rakyat.

  9. Pemberlakuan pembayaran bea masuk tinggi pada segala bentuk komoditi impor.

  10. Pemerintah harus memasukkan Penanggulangan Kemiskinan kedalam sektor tersendiri (sektor baru) sebagai Program Strategis Pembangunan.

  11. Perlu ada – dibuat konstitusi khusus yang mengatur – jadi dasar hukum tentang semua permasalahan pro-poor budget.

Gerakan Sosial Untuk Pro-Poor Budget

Dalam Kehidupan Sosial Bahwa Idealnya Anggaran – Dana Itu

Diperuntukkan Untuk Rakyat Yang Membutuhkan (Masyarakat Miskin)

Bukanlah

Diperuntukkan Untuk Masyarakat Yang Sudah Berlebihan (Kaya)“.

Pernyataan di atas terjadi sinkronisasi dengan pernyataan yang pernah diungkapkan oleh Revrizon Bazwir, MA, pada tahun 1999, yakni; “..anggaran negara yang selama ini dipahami sebagai anggaran pemerintah. Istilah ini perlu diluruskan – dibenarkan, Sebab ada perbedaan pemahaman antara keduanya. Istilah anggaran pemerintah mengasumsikan pemerintahlah yang memilikki anggaran sehingga timbul kesan bahwa pemerintah bisa semaunya dengan anggaran yang dikuasainya, tetapi apabila menggunakan anggaran negara berarti anggaran rakyat. Jadi anggaran negara adalah amanat yang diberikan oleh rakyat pada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mengatur dan mengelola anggaran itu yang semuanya merupakan uang rakyat atau menjadi ‘hak’ rakyat”.

Kenyataannya, selama ‘keberadaan’ pemerintahan Indonesia ini membuktikan ‘hak’ rakyat itu hanyalah sebagai justifikasi ‘kebobrokan’ sistem pemerintahan dan ‘mentalitas’ aparatnya. Kondisi ini tidak menutupi kemungkinan akan terjadi di masa-masa mendatang.

Gerakan Sosial Yang Dapat Dilakukan Masyarakat Sipil Dalam Tercapainya Pro-Poor Budget, Adalah:

Sosialisasi dan Analisis Hubungan Antara Pemiskinan dengan Anggaran.

Gerakan ini dibutuhkan adanya networking antara NGO dan akademisi hingga terbentuknya Forum Bersama yang melakukan penelitian dan mempunyai perhatian khusus terhadap masalah-masalah kemiskinan. Hasil penelitian dari para akademisi perlu dikomparasikan dengan hasil penelitian aktivis NGO di lapangan, sebab perpaduan ini akan menambah keakuratan data yang diperoleh.

Pencarian dan pengumpulan informasi melalui jalan memadukan dan mendengarkan pendapat berbagai pihak tentang kemiskinan merupakan sesuatu yang penting guna perencanaan dan penyusunan Pro-poor budget.

Sebelum maupun sesudah penelitian tentang kemiskinan perlu dilakukan Sosialisasi tentang paradigma baru tentang kemiskinan (Pemiskinan) yang tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan alam saja, tetapi juga disebabkan oleh faktor struktural yang menghidupkan proses Pemiskinan pada masyarakat sipil.

Kampanye dan Menyuarakan untuk Pro-Poor Budget.

Berkaitan dengan intervensi kedua itu ada 3 (tiga) level yang harus dikritisi, baik dalam Penerimaan/Pendapatan (revenue) maupun Pengeluaran/Alokasi Belanja per Sektor (expenditure), ke- 3 (tiga) level itu antara lain; Perencanaan dalam Pengalokasian; Monitoring; Evaluasi. Aktivitas di level monitoring sementara waktu perlu ditunda dulu, sebab disadari pada level ini sulitnya akses yang di dapat dan kemampuan yang terbatas.

Sehingga keterlibatan dalam Penyusunan Anggaran, masyarakat sipil (dan masyarakat miskin) bekerja melakukan pengkritisan di level perencanaan (revenue dan expenditure) dan Sistem – Mekanisme Evaluasi Anggaran. Sebagai catatan, janganlah terjebak pada expenditure saja, Sebab revenue juga harus Pro-poor budget.

Misalnya: Siapa Pembayar Pajak Terbesar, si Miskin atau si Kaya?; Restribusi Apa Saja yang Tidak Logis Dibebankan Pada Masyarakat Miskin?

Pendidikan dan Pelatihan Di Tingkat Komunitas.

Gerakan sosial untuk Pro-poor budget tidak akan mencapai sasaran apabila tidak didukung dengan gerakan sosial berupa pendidikan dan pelatihan di tingkat komunitas. Hal ini sama saja mengalihkan proses Pemiskinan pada masyarakat dari ‘tangan’ pemerintah ke ‘tangan’ masyarakat sipil yang strata sosialnya lebih tinggi, sebab masyarakat miskin tidak ada kesempatan untuk meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan motorik yang ada dalam dirinya.

Kedua pendekatan gerakan sosial (Pendidikan dan Pelatihan) terdapat perbedaan dalam penekanan hasilnya. Pendidikan, penekanannya pada peningkatan aspek kognitif (wacana dan wawasan berfikir) sekaligus aspek afektif (kekuatan mental dan hasrat) dan tidak begitu mengabaikan (meskipun dibutuhkan) peningkatan aspek motoriknya (penguasaan teknologi dan ketrampilan).

Adapun Pelatihan, penekanannya lebih pada keahlian atau ketrampilan khusus sehingga peningkatan aspek motorik lebih dominan dibandingkan aspek kognitif dan aspek afektif.

Tematik Dari Pendidikan Itu Adalah Penguatan Organisasi Rakyat yang Termasuk Di Dalamnya Mempertanyakan, Antara lain;

      • Apa Kemiskinan dan Pemiskinan itu?, Mengapa mereka menjadi miskin?, Siapa yang membuat mereka jadi miskin?,

      • Kapan Kemiskinan yang menimpa mereka akan berakhir?,

      • Bagaimana Kemiskinan itu berakhir dan tidak menimpa keturunannya lagi?

      • Dan, Apakah selama ini sudah ada Keadilan dan Pemerataan dari Pembangunan?, Siapa yang diuntungkan dalam proses Pembangunan selama ini?,

      • Apakah mereka diuntungkan/dirugikan?, Seperti apa contohnya?,

      • Bagaimana agar diuntungkan dalam proses Pembangunan Pemerintah?

========================================================

Daftar Bacaan

  1. Bake,J; Abbas,M; Anggaran Negara Yang Melibatkan Rakyat; Jakarta: FITRA,2001.

  2. Sachs,Wolfgang; Development: The Rise and decline of an Ideal; Germany: Wuppertal Papers,2001.

  3. Supartono; Pendidikan Musyawarah Rakyat: Semua orang Adalah Guru Semua Tempat Adalah Sekolah; Jakarta: Sekretariat Bina Desa,2001.

  4. ————; Conference Agenda: The International Budget Project; Brattleboro-Vermont USA: SIT Graduate Admissions FAQ,2001

  5. ————; Kedaulatan Pangan Sebagai Jalan Untuk Mengakhiri Kelaparan; Jakarta: —-,2002.

  6. ————; Notulensi Diskusi Pertemuan Para Ahli: Tentang Pro-Poor Budget; Jakarta: KIKIS, 2002.

  7. ————; Notulensi Seminar regional 4 Wilayah (Banjarmasin, Mataram, Semarang, Malang): Tentang Penanggulangan Kemiskinan Struktural dan Pro-Poor Budget; Jakarta: KIKIS, 2002.

  8. ————; Meredefinisi Kontrak Sosial Negara dan rakyat: Anti Pemiskinan; Jakarta: GAPPRI,2002.

  9. ————; Satu Paket Buku KIKIS (10 Judul): Agenda Kemiskinan Struktural; Jakarta: KIKIS,1999.

  10. ————; Utang Yang Memiskinkan; Studi Kasus Proyek Bank Dunia di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah; Jakarta: ICW,2002

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s