Harapan Positif, Membangun Imajinasi Kolektif Bangsa


Harapan Positif, Membangun Imajinasi Kolektif Bangsa
oleh: YASRAF A PILLIANG

Hingga kini energi kolektif bangsa ini dihabiskan untuk menghadapi persoalan dan kepentingan kelompok, golongan, partai, suku, daerah, dan agama yang bersifat parsial, sempit, eksklusif, dan artificial sehingga melupakan komponen-komponen bangsa ni dari persoalan bersama yang lebih besar, lebih fundamental, atau lebih substansial.

Energi para politisi habis untuk kepentingan politik sesaat tanpa peduli masa depan bangsa. Kelompok berpunya habis energinya untuk gaya hidup mewah dan artifisial tanpa peduli badai krisis yang menggerogoti bangsa. Daerah-daerah habis energinya untuk geopolitik melepaskan diri dari pusat tanpa peduli persoalan negara yang lebih luas. Masyarakat bawah habis energinya untuk berbagai tindak permusuhan dan kekerasan massal tanpa mampu lagi memikirkan masa depan mereka sendiri.

Tidak mengherankan bila sebagian ahli berpendapat bahwa kini bangsa Indonesia telah terperangkap dalam sebuah paradigma sosial yang kehidupan individu masyarakatnya terpusat pada ego dan diri (self) masing-masing. Apa yang berkembang di atas tubuh bangsa ini adalah sikap yang di satu pihak merayakan ego sendiri atau mendewakan ”diri sendiri” dan di pihak lain menafikan eksistensi ”sang lain” (the other) atau kelompok masyarakat lain.

Modal kehidupan yang terpusat pada ego dan diri itu cenderung menhasilka individu-individu (atau kelompok) yang bersikap agresif dan destruktif terhadap sang lain. Dalam masyarakat semacam itu tidak ada ruang bagi tumbuhnya hasarat atau imajinasi-imajinasi yang bersifat kostrutif untuk kepentingan masyarakat luas (constructive imagination). Kalaupun berkembang imajinasi, ia cenderung menjadi imajinasi merusak (destructive imagination)- imajinasi-imajinasi di balik mengarak potonganm kepala, membakar orang hidup-hidup, memotong kuping, misalnya.

Ironisnya, justru imajinasi-imajinasi destruktif itu tumbuh subur akhir-akhir ini. Imajinasi-imajinasi yang telah meruntuhkan fondasi tubuh bangsa ini, menghancur-leburkan organ-organnya, mencerai-beraikan kerangka-kerangkany a, serta melemparnya ke sebuah jurang ancaman disintegrasi.

Apa yang sesungguhnya tercipta di atas tubuh bangsa ini adalah proses pengasingan yang bersifat kolosal: ketakutan, kecurigaan, kebencian, pengusiran, dan pemisahan terhadap yang lain (suku, agama, daerah, ras, partai) yang sebelumnya justru tidak dianggap asing. Terjadi redifinisi dan reposisi yang masif terhadap batas-batas dalam-luar, kawan-lawan, biasa-asing, kami-mereka yang sebelumnya tidak ada. Kita lantas menjadi orang asing bagi diri kita sendiri.

Bila ego tiap individu tercabut dari masyarakatnya, artinya bila subyektivitasnya tidak lagi merupakan cermin masyarakatnya, tetapi refleksi dari libido atau insting-insting yang bersemayam di dirinya sendiri maka sesungguhnya tidak ada lagi masyarakat karena masyarakat hanya ada bila ia dapat merefleksikan dirinya (aturan, norma, hukum) pada individu-individu. Jika tidak kita akan mengalami semacam kematian sosial.

Sebagaimana dikatakan Jacques Lacan dalam The Language of the Self (1984) idividu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Artinya, pembentukan subyektivitas dan ego selalu bersifat social dan kolektif sehingga ketika kita berbicara mengenai mekanisme-mekanisme psikis, seperti hasrat, angan-angan, dan imajinasi pada tingkat idividu sesungguhnya secara parallel kita membicarakan apa yang disebut hasrat kolektif (collective desire), angan-angan kolektif (collective ideals), dan imajinasi kolektif (collective imagination).

Oleh karena itu, perubahan social dalam sebuah masyarakat tidak dapat anya bersandar pada perubahan pada tingkat undang-undang, struktur ekonomi, dan paradigma politik, tetapi haus bertumpu pula pada perubahan tingkat hasrat, ideal, dan imajinasi yang bersifat kolektif itu.

Lebih spesifik, Lacan mengemukakan dalam Lacan Discourse and Social Change (1993) jika budaya memainkan peran sentral dalam perubahan social, peran itu terutama dimainkan oleh hasrat (desire). Hasrat yang mendorong masyarakat mengejar (janji) kesenangan tertentu. Singkatnya, hasratlah yang mampu menggerakkan masyarakat menuju perubahan yang hanya mungkin berlangsung jika hasrat, angan-angan dan imajinasi kolektif itu dibangkitkan.

Menurut Lacan, ada dua jenis hasrat. Hasrat menjadi (to be), yaitu hasrat mengidentifikasikan diri dengan sang lain dan hasrat memiliki (to have), yaitu hasrat untuk tujuan mencapai kepuasan. Kedua jenis hasrat itu dapat bersifat konstruktif (misalnya mengidentifikasi diri dengan bangsa maju) atau destruktif (misalnya mengidentifikasi diri dengan Hitler). Hasrat positif inilah yang sesungguhnya harus digerakkan di atas tubuh bangsa secara kolektif.

Hasrat positif itu bersifat dekonstruktif yang rekonstruktif. Bangsa ini tidak anya harus pandai membongkar struktur, tetapi juga harus mampu mencari celah untuk membangun kontruksi, tatanan, sistem, atau struktur-struktur baru.

Hasrat positif itu bersifat proyektif. Ia tidak memerangkap bangsa ini dalam primordialisme, kesukuan, kepercayaan sempit, egoisme kelompok, serta chauvinisme yang terpaku pada dogma dan masa lalu, tetapi berupaya mencari peluang-peluang masa depan dengan memikirkan visi, skenario, rencana, dan langkah-langkah mencapainya, baik dalam skala mikro (individu) maupun makro (bangsa)

Hasrat positif itu bersifat imajinatif. Diperlukan apa yang dalam ilmu sosial-antropologi disebut imajinasi sosial. Bangsa ini, baik pada tingkat individu maupun sosial perlu menciptakan angan-angan dan imajinasi sosial mengenai masa depan dirinya sendiri berupa sebuah masyarakat masa depan yang diimajinasikan, tentu dalam bentuk yang strategis.

Sejarah banyak mengajarkan kepada kita bagaimana hasrat, angan-angan, dan imajinasi kolektif ini dibangun oleh sebuah bangsa atau direpresentasikan seorang penulis sehingga pada suatu ketika nanti menjadi semacam ingatan kolektif sebuah bangsa.

Goethe merepresentasikan imajinasi kolektif tentang perubahan dan transformasi lewat kaarya monumentalnya Faust (1808) yang menjadi model pengembaraan kultural masyarakat modern Barat. Adolf Huxley melukiskan imajinasi kolektif mengenai dunia baru atau abad baru lewat Brave New World (1931) yang menjadi model masyarakat posindustri. William Gibson melukiskan hasrat kolektif tentang kehidupan melampaui realaitas lewat Neuromancer (1995) yang kemudian menjadi model kehidupan budaya cyberspace dewasa ini. Sementara itu, JK Rowling belum lama ini ”menyihir” dunia lewat muatan angan-angan dan imajinasi kolektif tentang dunia supernatural di dalam novelnya yang menghebohkan Harry Potter and Soccerer’s Stone (2000) yang siapa tahu nanti akan menjadei sebuah model kehidupan global di masa depan.

Meski demikian, harus diingat Hitler pun menggunakan imajinasinya yang tajam dalam membangun Jerman Raya dengan cara membangun mitos nazi dalam masyarakat Eropa lewat Triumph of the Will (1934). Imajinasi Hitler inilah yang disebut imajinasi destruktif atau imajinasi sado nationalism.

Kondisi psikis bangsa akhir-akhir ini tampaknya tdak menciptakan iklim yang baik bagi bertumbuhnya hasrat, angan-angan, dan imajinasi kolektif yang bersifat positif dan konstruktif itu.

Barangkali komponen-komponen bangsa ini tengah terperangkap dalam kondisi psikis yang disebut Christopher Lasch dalam The Minimal Self: Psychic Survival in Troubled Times (1984) sebagai diri minimal (the minimal self). Inilah diri-diri yang mengembangkan hasrat, angan-angan, dan imajinasi minimal sekedar untruk mempertahankan hidup. Inilah diri-diri yang begitu terbelenggu oleh hasrat, angan-angan, dan imajinasi yang sempit dan dangkal, yang sangat terkungkung jerat-jerat kepentingan sempit kelompok, partai, golongan, suku, agama, atau daerah. Ruang bertumbuhnya hasrat, angan-angan, dan imajinasi menjadi sebuah ruang yang sangat sumpek.

Padahal, ruang tumbuh suburnya hasrata, angan-angan, dan imajinasi positif itulah yang sesungguhnya harus dibangun di atas tubuh bangsa ini. Ia dapat dimulai dari mana saja, dari bawah, dari anggota sebuah komunitas, atau dari atas ke bawah.

Bila novel JK Rowling Harry Potter and the Sorcerer’s Stone dapat menyihir jutaan orang diseluruh dunia, kekuatan sihir (baca:kekuatan penggerak masyarakat) semacam itulah yang harus dibangun di atas tubuh bangsa ini. Kekuatan itu diharapkan dapat menggerakkan komponen-komponen bangsa ini dari hasrat, ideal, dan imajinasi-imajinasi yang sempit, parsia, dan eksklusif ke arah yang lebih bersifat melingkupi, berskala besar, dan inklusif.

Di masa lalu Gus Dur- sebagai seorang presiden- tampaknya mempunyai imajinasi masa depan cukup tajam, meski sulit dipahami rakyat pada umumnya. Sementara, perubahan sosial hanya dapat berlangsung jika imajinasi itu bersifat kolektif. Lantas, masa depan seperti apa yang diharapkan bangsa ini, jika bangsa sendiri tidak mampu membangun angan-angan dan imajinasi masa depan mereka secara bersama-sama? ***

(YASRAF AMIR PILIANG)

Sumber : HANTU-HANTU POLITIK dan MATINYA SOSIAL, Tiga Serasngkai, Solo, 2003, hal 159-163

Dampak Buruk Ujian Nasional terhadap Siswa, Guru, dan Sekolah


Dampak Buruk Ujian Nasional terhadap Siswa, Guru, dan Sekolah

Kekhawatiran dan keprihatinan akan dampak buruk ujian yang distandardkan dan tersentralisasi telah banyak disuarakan oleh para pemerhati pendidikan. Rupa-rupanya, dampak buruk ujian yang distandardkan juga disadari dan teramati di negara lain, Cina misalnya. Yong Zhao, professor bidang pendidikan di Michigan State University , dalam artikelnya “ China and the Whole Child” yang dimuat dalam majalah Education Leadership (Mei 2007), mengulas tantangan-tantangan dalam dunia pendidikan yang dihadapi Cina. Menurut Yong Zhao, persoalan yang muncul dalam dunia pendidikan di negeri Tirai Bambu itu bersumber pada satu hal, yakni pemberlakuan sistem ujian yang distandarkan (standardized testing) secara nasional, yang kemudian menghasilkan praktik pendidikan yang berorientasi pada tes (test-oriented education)

Kendati artikel tulisan Yong Zhao tersebut sama sekali tidak menyinggung perihal praktik tak jujur dalam pelaksanaan ujian nasional sebagaimana terjadi di Indonesia, dampak-dampak buruk tersebut di atas mengisyaratkan bahwa para guru di Cina juga mengalami kekhawatiran dan ketakutan yang sama dengan para guru di Indonesia terkait dengan tingkat kelulusan siswa, sebab ujian nasional di Cina juga menentukan kelulusan siswa. Inilah yang menjadi pangkal segala persoalan pendidikan di Cina.

Kesadaran untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang diamanatkan undang-undang pendidikan Cina muncul tahun 1993 ketika Komite Pusat Partai Komunis Cina bersama dengan Dewan Negara Cina mengeluarkan Kerangka Kerja Reformasi dan Pembangunan Pendidikan di Cina yang menuntut agar sekolah-sekolah dasar dan menengah meninggalkan praktik pendidikan berorientasi tes, dan mengadopsi pendidikan yang mengembangkan kualitas-kualitas siswa dalam aspek moral dan etika, budaya dan sains, kesehatan fisik, kapasitas emosional dan psikologis (Yong Zhao, 2007).

Kesadaran itu ditegaskan lagi tahun 1999 saat pemerintah Cina menerbitkan sebuah dokmen kebijakan yang mendorong sekolah-sekolah dasar dan menengah untuk menerapkan ujian kelulusan mereka sendiri, bukan ujian yang dibuat oleh biro pendidikan Negara, serta melarang pemerintah daerah menggunakan jumlah siswa yang diterima di jenjang pendidikan lebih tinggi sebagai ukuran untuk menentukan kualitas sekolah.

Ketidakadilan!

Di Negara maju seperti Amerika Serikat-pun, pemberlakuan ujian yang distandardkan juga banyak ditentang sebab dianggap tidak adil, mengabaikan keragaman siswa, serta merugikan minoritas dari ekonomi kelas bawah yang mempunyai keterbatasan untuk mendapatkan sumber-sumber belajar. Dalam disertasinya, Dale E. Margheim (2001), seorang mahasiswa program doctoral di Virginia Polytechnic abd State University mengungkapkan sebuah contoh dampak buruk standardized tests yang barangkali juga terjadi di Indonesia, dan negara-negara lain. Natalie J. Martinez, seorang siswi kelas XII SMA San Antonio Texas, yang memiliki talenta musik gagal mendapatkan ijasah hanya karena menemui kesulitan melakukan perhitungan matematis dengan bilangan pecahan, meskipun Natalie telah dinyatakan menerima beasiswa untuk belajar musik di Universitas Incarnate Word. Alhasil, siswi bersuara sopran itu pun tidak diterima belajar di universitas katolik tersebut. Padahal, bilangan pecahan hampir pasti tak akan pernah digunakan untuk belajar musik! Inilah yang disebut ketidakadilan.

Sebuah penelitian lain di AS yang secara langsung berkaitan dengan hasil studi McDonnel, Mc Laughlin, dan Morison (1997) dilakukan oleh Lomax, Richard G. West, Mary Maxwell, Harmon, Maryellen C, Viator, Katherine A. Madaus, George F (1995), yang menyebutkan bahwa ujian yang distandardkan merugikan dan mengabaikan siswa minoritas yang mempunyai keterbatasan ekonomi dan akses terhadap pendidikan, sebab ujian yang distandardkan selalu merefleksikan kultur mayoritas.

Lebih jauh, mengutip Smith dan Rottenberg (1991), Lomax dkk menyebutkan dalam bagian introduksi laporan penelitian mereka tiga dampak serius ujian yang distandardkan dan tersentralisasi:

1. Berkurangnya waktu untuk pengajaran

2. Diabaikannya materi kurikulum yang tidak diujikan

3. Meningkatnya pemakaian materi persiapan yang mirip dengan tes

Melengkapi temuan Yong Zhao di Cina serta hasil riset para ahli pendidikan AS, hasil studi yang dilakukan Iwan Syahril, seorang mahasiswa pascasarjana di Teachers College, Universitas Columbia pada tahun 2007 menyebutkan dampak-dampak buruk UAN di Indonesia terhadap siswa dan guru. Pertama, siswa menderita masalah psikologis yang serius. Banyak siswa mengalami kecemasan saat ujian, dan banyak yang merasa frustasi karena gagal ujian. Temuan ini sama dengan yang diungkapkan oleh Michael Phillips (2007) bahwa tes yang distandardkan menyebabkan kecemasan pada peserta ujian.

Kedua, guru kehilangan energi kreatif dalam mengajar. Guru-guru merasa bahwa tidak ada gunanya merancang pengajaran kreatif dan inovatif kerena materi itu tidak akan diujikan. Hasil studi ini pesis sama dengan hasil penelitian Smith dan Rottenberg (1999).

Dalam konteks inilah pemerintah terkesan tidak konsisten dengan kebijakan pendidikan nasionalnya sendiri. Di satu sisi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berlaku sekarang sebenarnya memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi guru untuk merancang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kreatif dan atraktif, di lain pihak, pemerintah memberlakukan ujian yang distandarkan dan tersentralisasi. Kalau akhirnya nasib siswa ditentukan hanya ujian tiga hari dan pada saat yang sama reputasi sekolah dipertaruhkan, adalah masuk akal jika guru lalu berpikir, untuk apa repot-repot mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan atraktif?

Kalau pemerintah komunis Cina mendorong sekolah-sekolah dasar dan menengahnya untuk menyelenggarakan ujian kelulusan sendiri, dan mengakhiri tirani ujian nasional, pemerintah Indonesia justru berusaha mati-matian untuk melestarikannya.

Keputusan pemerintah Cina menyerahkan penyelenggaraan ujian kelulusan kepada sekolah patut ditiru. Yang berhak menguji siswa adalah sekolah sendiri sebagai satu-satunya lembaga yang tahu betul konteks siswa yang diasuhnya. Artinya, sekolah tahu kemampuan siswa-siswanya, muatan akademis mereka, latar belakang keluarga dan ekonomi mereka, serta seberapa dalam kompetensi tertentu telah dikuasai siswa. Penyelenggara ujian nasional tidak pernah bertemu dengan siswa, apalagi mengajar mereka, dan oleh karena itu tidak berhak menguji dan menentukan kelulusan mereka.

Ujian yang distandardkan seyogyanya digunakan hanya sebagai alat evaluasi (Michael Phillips, 2007), dan bukan sebagai alat penentu kelulusan. Pemerintah mengatakan bahwa salah satu fungsi ujian nasional adalah untuk memetakan kualitas pendidikan di Indonesia, dan menjamin mutu pendidikan nasioal. Fungsi inilah yang mestinya ditekankan.

Artikel selengkapnya dapat dibaca di BASIS, No 07-08, Tahun ke 57, Juli-Agustus 2008

(Diambil dari: DAMPAK BURUK UJIAN NASIONAL terhadap Siswa, Guru, dan Sekolah, Oleh: Benediktus Widi Nugroho, Basis No 07-08, Tahun ke 57, Juli-Agustus 2008)

Penulis adalah Guru SMA Kolese De Britto, Jogja, Mahasiswa Pascasarjana Loyola University Chicago, AS