Filsafat Politik untuk Indonesia

Filsafat Politik untuk Indonesia
Sebuah Pancingan Diskusi

Reza A.A Wattimena

Mari kita mulai terlebih dahulu diskusi kita ini dengan beberapa pengertian mendasar. Setelah itu, barulah kita masuk ke diskusi-diskusi yang lebih mendalam mengenai filsafat politik, dan relevansinya untuk indonesia. Filsafat Politik untuk Indonesia

Filsafat
Apa itu filsafat? Secara literal, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni philia dan sophia. Philia berarti cinta, dan sophia berarti kebijaksanaan. (Wattimena, 2008, 1)
Dalam konteks ini, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan, dan seorang filsuf adalah orang yang mencintai kebijaksanaan. Orang yang mencintai kebijaksanaan bukanlah orang yang sudah memiliki kebijaksanaan, melainkan orang yang terus berupaya mencari kebijaksanaan.
Menurut saya, filsafat adalah suatu aktivitas, dan bukan sekedar mata kuliah saja. Ia berdiri secara formal sebagai mata kuliah, namun jangkauannya melampaui bangku dan ruang kelas kuliah.
Secara formal, filsafat adalah suatu aktivitas berpikir manusia mengenai segala sesuatu di dalam realitas, namun dilihat dari sudutnya yang paling mendasar, dan dilakukan secara terbuka, kritis, sistematis, dan rasional. Filsafat berbicara tentang semua hal, tentang tata sosial, ekonomi, budaya, seni, manusia, alam, dunia, dan Tuhan.


Namun, tidak seperti ilmu-ilmu empiris yang cenderung sibuk dengan hal-hal teknis displinnya masing-masing, sehingga nyaris buta terhadap ilmu lainnya, filsafat mendekati beragam fenomena dengan membongkar aspek-aspek dasariahnya. Proses pembongkaran itu dilakukan secara terbuka, kritis, rasional, dan sistematis.
Misalnya, saya ingin memahami manusia dengan menggunakan piranti filsafat. Apa yang membedakan pendekatan filsafat dengan pendekatan psikologi atau antropologi?
Di dalam psikologi, manusia dipahami sebagai agensi dari perilaku tertentu. Metode pendekatannya dilakukan dengan pengumpulan data, pengolahan statistik, dan penarikan kesimpulan. Sebagian besar penelitian dilakukan untuk membedah dimensi-dimensi empiris.
Dengan filsafat, pendekatan tidak dilakukan secara empiris, seperti dengan pengumpulan data, pengolahan statistik, ataupun dengan penarikan kesimpulan sementara. Filsafat mendekati manusia secara reflektif dan analitis. Data empiris hanyalah titik tolak untuk menggali apa yang menjadi akar hakiki dari manusia.
Filsafat menjadikan data sebagai titik tolak, dan menembus data tersebut untuk menemukan apa yang paling hakiki dari manusia. Dalam hal ini, filsafat memang lebih radikal daripada psikologi dalam upayanya memahami manusia.
Ellias Canetti seorang filsuf-antropolog asal Eropa Timur pernah mengatakan, bahwa lepas dari semua topeng peradabannya, manusia pada dasarnya menyerupai hewan. Perilaku dan sifat-sifatnya menampakkan gejala hewani.
Ia bisa berkumpul seperti tawon untuk menyerang musuh, gejala yang dengan mudah ditemukan di dalam perkelahian massal. Ia juga bisa dengan mudah melakukan tipu muslihat, sama seperti rubah menipu manusia dengan gerak geriknya.
Seorang psikolog dan antropolog tidak akan berani menarik kesimpulan sejauh itu, kecuali mereka memasuki ranah filsafat. Di era sekarang ini, pendekatan interdispliner untuk memahami berbagai fenomena di dunia mulai menjadi acuan.
Tujuannya adalah, supaya data-data yang diperoleh dapat diolah dengan berbagai perspektif dan menghasilkan berbagai terobosan-terobosan pemahaman baru. Dengan demikian, filsafat adalah pola pendekatan terhadap realitas dengan menggunakan aktivitas berpikir yang bersifat terbuka, kritis, sistematis, dan rasional.
Terbuka, artinya filsafat merupakan suatu proses yang tidak pernah mencapai kata final. Kritis, artinya filsafat mampu mempertanyakan segala sesuatu, bahkan dirinya sendiri.
Sistematis, artinya filsafat haruslah didasarkan pada kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan prinsip koherensi yang tidak menyalahi aturan logika. Dan rasional, artinya filsafat tidak boleh mengacu pada iman, sentimen, perasaan, tetapi melulu mengacu pada kemampuan akal budi manusia untuk memahami realitas.

Filsafat Politik
Filsafat politik dapat didefinisikan sebagai suatu refleksi filsafat tentang bagaimana kehidupan bersama kita ditata. Soal-soal kehidupan bersama itu mencakup tata politik, bentuk negara, pengaturan pajak, tata ekonomi, dan sebagainya. (Routledge Encyclopedia of Philosophy)
Seorang filsuf politik hendak merumuskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dari suatu bentuk negara tertentu. Ia juga sering menyatakan dengan jelas, bahwa manusia, siapapun itu, memiliki hak-hak dasar yang tidak bisa ditolak keberadaannya.
Di dalam bidang ekonomi, banyak filsuf politik mengajukan suatu ide dasar tentang pembagian kekayaan ekonomi ke seluruh warga negara yang mengacu pada prinsip keadilan. Refleksi filsafat di dalam bidang ini biasanya dilakukan dengan menafsirkan ulang prinsip-prinsip hidup sosial, seperti keadilan, kebebasan, kekuasaan, dan kemudian diaplikasikan secara kritis pada kondisi sosial politik yang tengah terjadi.
Beberapa filsuf politik lainnya telah mencoba memberikan justifikasi bagi berdirinya suatu pemerintahan tertentu, sementara beberapa lainnya memberikan kritik tajam bagi kondisi sosial politik yang terjadi, dan kemudian merumuskan sendiri suatu bentuk negara ideal yang mungkin sangat berbeda dengan apa yang telah dialami secara empiris.
Filsafat politik telah lahir semenjak manusia mulai menyadari, bahwa tata sosial kehidupan bersama bukanlah sesuatu yang terberi secara alamiah, melainkan sesuatu yang sangat mungkin terbuka untuk perubahan. Oleh karena itu, tata sosial-ekonomi-politik merupakan produk budaya, dan memerlukan justifikasi filosofis untuk mempertahankannya.
Lahirnya suatu refleksi filsafat politik sangat dipengaruhi oleh konteks epistemologi dan metafisika jamannya, sekaligus mempengaruhi jamannya. Jadi, filsafat itu dipengaruhi sekaligus mempengaruhi jamannya. Inilah lingkaran dialektis yang terus menerus berlangsung di dalam sejarah.
Perkembangan di dalam epistemologi dan metafisika mempengaruhi asumsi-asumsi yang digunakan oleh para filsuf politik untuk merumuskan pemikirannya. Pada abad pertengahan, banyak filsuf politik mengawinkan relfkesi teologi Kristiani dengan filsafat Yunani Kuno untuk merumuskan refleksi filsafat politik mereka.
Filsafat politik juga seringkali muncul sebagai tanggapan terhadap situasi krisis jamannya. Pada era abad pertengahan, tema relasi antara negara dan agama menjadi tema utama filsafat politik.
Pada era modern, tema pertentangan antara kekuasaan absolut dan kekuasaan raja yang dibatasi oleh konstitusi menjadi tema utama refleksi filsafat politik. Pada abad ke-19, pertanyaan tentang bagaimana masyarakat industri harus menata ekonominya, yakni apakah melulu dengan mengacu pada liberalisme pasar atau menciptakan negara kesejahteraan, menjadi tema utama filsafat politik.
Jika mempelajari sejarah filsafat politik, maka akan tampak beberapa pertanyaan abadi yang menjadi pergulatan para filsuf. Beberapa diantaranya adalah, bagaimana seseorang bisa mendaku otoritas untuk memerintah orang lainnya? Apakah suatu prinsip, yang dirumuskan oleh seorang filsuf politik, memiliki keabsahan universal yang berlaku lintas jaman dan lintas tempat, atau merupakan ekspresi dari nilai-nilai partikular suatu komunitas tertentu?
Suatu rumusan filsafat politik memiliki aspek-aspek antropologis yang mendasarinya. Aspek antropologis ini menyangkut pemahaman tentang hakekat dari manusia, atau karakter dasariah dari manusia.
Untuk memberi pendasaran bagi suatu tata politik-sosial-ekonomi-budaya tertentu, rumusan filsafat politik haruslah mengajukan suatu konsep tentang manusia, tentang kebutuhan-kebutuhannya, kemampuan-kemampuannya, tentang apakah manusia itu melulu egois, atau mampu menjadi mahluk altruis, dan sebagainya. Akan tetapi, apakah konsep itu berlaku universal lintas tempat dan lintas waktu, ataukah merupakan ciri khas dari suatu kultur partikular komunitas tertentu?
Secara kasar, setidaknya ada dua bentuk tipe filsafat politik yang berkembang di dalam sejarah. Yang pertama adalah filsafat politik yang terintegrasi secara koheren dengan suatu sistem filsafat tertentu yang lebih besar, seperti dalam filsafat Thomas Aquinas, Hegel, dan Plato.
Sistem pemikiran filsafat secara menyeluruh biasanya membentuk suatu sistem metafisika, dan filsafat politik hanya satu aspek di dalamnya. Hegel menjelaskan sejarah dunia sebagai sejarah alienasi roh absolut, dan filsafat politik hanya salah satu bagian saja.
Di sisi lain, ada para filsuf politik yang tidak mengajukan suatu sistem metafisika tertentu, tetapi memberikan kontribusi bsar di dalam filsafat politik secara spesifik. Merek adalah Cicero, Machiavelli, Rousseau, dan Marx. Pada abad kedua puluh, kita juga mengenal Hannah Arendt, Foucault, Habermas, dan Charles Taylor.

Untuk Indonesia
Apa peran filsafat politik untuk Indonesia? Pada hemat saya, ada tiga peran filsafat politik untuk Indonesia, yakni mendefinisikan ulang konsep dan praktek politik di Indonesia secara jernih, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap praktek-praktek sosial yang tengah terjadi, dan mengajukan suatu bentuk tata sosial tertentu yang lebih baik.
Pertama, Filsafat politik dapat dijadikan alat untuk mengajukan mendefinisikan ulang konsep-konsep dan praktek politik yang telah lama dilakukan di Indonesia, seperti konsep negara, konsep kekuasaan, konsep otoritas, peran hukum, aspek keadilan di dalam hukum. Dalam bidang hukum misalnya, banyak pelaku korupsi di berbagai bidang lolos begitu saja dari jeratan hukum, karena tidak ada UU yang pas untuk menjeratnya.
Filsafat hukum mengajukan proposisi, bahwa hukum tidak hanya mengacu pada rumusan baku saja, tetap pada rasa keadilan yang sudah ada di dalam masyarakat. Rumusan hukum harus mengacu pada rasa keadilan.
Tanpa keadilan, hukum adalah penindasan. Hukum merupakan terjemahan teknis dari keadilan. Melakukan praktek hukum tanpa dasar keadilan berarti membunuh ibu dari hukum itu sendiri.
Proses mendefinisikan ulang sesuatu membutuhkan kerangka normatif, dan filsafat menyediakan itu. Suatu penilaian haruslah berbasis pada kriteria penilaian tertentu, dan di dalam bidang politik, filsafat politik menyediakan itu.
Tanpa wawasan filsafat politik yang kuat, kita tidak akan mampu melakukan kritik ideologi secara jernih dan sistematis, karena kita tidak memiliki basis normatif untuk membuat suatu penilaian terhadap kebijakan politik tertentu. Praktek-praktek politik di Indonesia yang kotor dapat dibedah secara rasional dan sistematis, jika kita, sebagai warga negara, memiliki wawasan filsafat politik yang kuat.
Kedua, filsafat politik mampu menjadi alat untuk melakukan kritik ideologi. Sebuah bangsa, mau tidak mau, hidup dalam suatu ideologi tertentu. Ideologi mencerminkan pandangan dasar yang dianut secara naif oleh suatu bangsa, dan tidak lagi dipertanyakan.
Filsafat politik, sebagai aktivitas berpikir secara terbuka, rasional, sistematis, dan kritis tentang kehidupan bersama, mampu menjadi alat yang kuat untuk membongkar kesesatan-kesesatan berpikir yang ada di dalam ideologi-ideologi tersebut. Contoh paling konkret adalah pendirian Indonesia dengan berbasis Islamisme.
Islamisme adalah suatu ideologi yang menyatakan dengan tegas, bahwa semua kehidupan publik dan privat warga negara haruslah diatur berdasar asas-asas Islam yang dominan. Filsafat bisa mempertanyakan, konsep manusia macam apakah yang dianut oleh Islamisme? Apakah konsep itu sesuai dengan kondisi yang ada? Apakah hanya ada satu Islam di Indonesia ini?
Filsafat politik mampu membongkar secara sistematis kesesatan berpikir yang terdapat di dalam ideologi Islamisme, maupun ideologi-ideologi lainnya, seperti liberalisme, amerikanisme, marxisme, komunisme, dan sebagainya. Filsafat politik dapat dipandang sebagai pencair dari kebekuan berpikir yang sangat mudah ditemukan di dalam ideologi-ideologi.
Ketiga, filsafat tidak hanya mau berhenti menjadi pengkritik saja, tetapi juga maju mengajukan suatu model tata sosial politik alternatif yang mungkin. Tata sosial politik itu berbasis pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan solidaritas.
Contoh yang paling mungkin adalah wacana multikulturalisme di dalam filsafat yang, pada hemat saya, sangat cocok sebagai alternatif tata sosial politik di Indonesia. Multikulturalisme adalah suatu paham yang berpendapat, bahwa kehidupan sosial manusia diwarnai oleh banyak cara hidup, cara berpikir, dan cara berkomunitas yang berbeda satu sama lain, namun kesemuanya harus ditempatkan setara secara kultural maupun secara yudisial dengan prinsip penghormatan sebagai satu bangsa.
Kemerdekaan bentuk-bentuk kehidupan, pemikiran, cara berkomunitas menandakan pluralisme yang diakui dan dikembangkan terus menerus. Sementara, prinsip penghormatan satu sama lain menandakan adanya solidaritas dan kesatuan.
Tata sosial politik semacam ini baru bisa terwujud, jika trauma sosial sudah bisa dicairkan, dan peristiwa-peristiwa negatif masa lalu, seperti penculikan, pembantaian massal, dan sebagainya dijamin tidak lagi terulang. Filsafat dapat memberikan kontribusi di dalam proses bangsa ini untuk menjadi semakin beradab, makmur, adil, dan manusiawi.***

One thought on “Filsafat Politik untuk Indonesia”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s