tv

Masyarakat Permisif dengan Televisi (Catatan Kritis tentang Televisi)

Masyarakat Permisif dengan Televisi
Oleh : Andre Yuris/ Pemerhati Komunikasi dan Politik_Jurnalis Majalah Harmoni

Gerakannya tentu tidak ekstrim seperti “ Jangan Menonton TV”.
Bisa dimuali dengan, pertama; pililah tayangan yang sehat dan ini penting bagi keluarga untuk berani menentukan sajian menu tontonan yang sehat khususnya bagi anak-anak. Kedua ; Menemani anak ketika menonton televisi. Ketiga, ini yang paling penting yaitu coba lebih banyak beraktifitas sosial, jangan sebentar-sebentar ke TV sebentar-sebentar TV. Karena apabila aktivitas bermedia lebih banyak dari pada interaksi sosial, orang akan menjadi parasosial relationship atau penuh dengan hubungan sosial semu. Orang tidak kenal lingkunanya, tidak kenal tetangganya, ada got mampet didepan rumah tidak, tapi kalau soal Manohara bisa menceriterakan dengan rinci, inikan aneh.
Apa pentingnya Manohara? ga ada gunanyakan bagi keluarga. Artinya keluarga harus mampu menyeimbangkan aktivitas sosial dan berani menyeleksi tontonan dan anak tidak boleh dilepas begitu saja.
(Redi Panuju, Bidang Perijinan KPID Jawa Timur)

Desa global, inilah salah satu misi yang dijalankan teknologi informasi. Manciptakan ruang dimana lalulintas informasi dan komunikasi dapat dijangkau olah siapapun tanpa batas ruang dan waktu. Kejadian dan peristiwa di sudut dunia manapun dapat diketahui sekejap oleh semua orang hanya dengan melihat berita di televisi atau pun siaran radio. Misi yang diamban kotak kaca yang ada di hampir setiap rumah sesunguhnya mulia namun kita lupa kalau ada dampak buruknya bila kita tidak peka dan cerdas memanfaatkanya.

Keluarga dalam kepungan televisi, boleh jadi adalah fenomena yang perlu di cermati bersama dalam setiap keluarga. Bayangkan serbuan sinetron, infotainment, showtainment yang mengisi seteiap detik siaran televisi dan kita tidak berdaya bahkan untuk menyeleksi tontonan karena semuanya sama saja. Mungkin ini yang juga disebut sebagai era junk-tainment atau tayangan sampah yang niatnya menghibur tapi tidak sehat. Ketidak berdayaan kita bahkan untuk memilih tontonan yang baik bagi keluarga akhirnya menjadikan kita permisif dengan televisi.
Ketidakberdayaan masyarakat ternyata memang tidak di tanggapi pemrintah secara serius. Pemerintah mandul dalam perannya mengawasi sajian hiburan yang cerdas bagi rakyatnya. Regulasi yang tidak berpihak pada tontonan yang sehat dan cerdas, adalah contoh sikap pemerintah yang takluk pada media demi legitimasi kekuasaan. Banyak pekerjaan rumah yang kita lakukan tanpa menunggu pemerintah dengan regulasinya, kita bisa memulai dari rumah dan keluarga kita masing-masing.

Untuk mencermati fenomena ini lebih dalam, secara khusus saya meyajikan hasil wawancara dengan Redi Panuju, Komisioner Bidang Perijinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur.
AY : Bagaiman pendapat bapak selaku anggota KPID tentang siaran Televisi yang ada saat ini ?
RP : Siaran televise yang kita konsumsi sekarang adalah dampak liberalisasi dunia Penyiaran. Liberalisasi penyiaran mengisyaratkan kebebasan kreatif lembaga penyiaran dalam menyajikan dan memproduksi program untuk di jual kepada penonton. Semua stasiun TV berlomba-lomba menarik perhatian penonton. Buntutnya menimbulkan polarisasi, disatu sisi diharapkan ada tontonan yang konstruktif bisa menjadi tuntunan dan pada sisi lain yang kayaknya lebih dominan ada juga yang hanya menyajikan kesenangan dan kenikmatan hedoinistik atau kesengan instan. Dan kalau ditanya apakah siaran televise kita mampu menyehatkan masyarakat jawabanya relative dan penilainya dikembalikan lagi kepada penonotonnya.
AY : Melihat kondisi yang bapak gambarkan tadi, bagimana peran pemerintah atau dalam hal ini KPID ?
RP : KPI (Komisi Penyiaran Indonesia,red) di beri mandat oleh undang-undang untuk mengawasi isi siaran. Pengawasan terhadap siaran televisi diatur dalam standar pengawasan yang di sebut P3-SPS atau Pedoaman Program Penyiaran Standar Program S iaran, disana diatur apa yang boleh disiarkan dan apa yang tidak boleh disiarkan.
AY : Dengan P3SPS yang sudah ada dan bila di bandingkan dengan kondisi nyata, apa saja saja yang sudah dilakukan terkait pengawasan siaran?
RP : Sudah banyak di lakukan. Persoalannya memang pengawasanya menjadi tidak efektif. Ini terkait dengan kewengan KPI yang terbatas mencabutan program dan tidak diberikan wewenang untuk memberikan sanksi. Contoh pencabutan siaran itu pencabutan tayangan Empat Mata (Trans 7,red) yang dinilai melanggar etika kesopanan, pornografi dan sebagainya. Peyelenggranya sudah diberi beringatan sampai tiga kali, kerena masih “mokong” acaranya kemudian dicabut. Tapikan kemudian dia ber-metamorfosa namanya saja yang diganti jadi “ “Bukan Empat Mata” dan sampai sekarang masih ditayangkan.
AY : Dengan pengawasan yang dikatakan tidak efektif tadi, apakah ada gejala atau kondisi yang ada dibaliknya?
RP : Saya melihat bahwa indusrti “berhasil” men-sterilkan pemerintah. Dengan skematik pengawasan seperti yang sekarang ini, pemerintah jadi mandul. Sekarang media menjadi sangat perkasa sehingga bisa menayangkan apapun dan seolah bukan masalah. Lebih jauh saya melihat masalah ini terjadi karena wewenawg KPI dimandulkan hanya sampai pada pencabutan program tidak sampai mencabut ijin siaran. Untuk pencabutan siaran yang melanggar ketentuan harus ke pengadilan dulu, membutuh waktu yang lama dan belum tentu berhasil. Ini lah yang menyebabkan industri televisi berada ditas angin. Disisi lain, pemerintah nampaknya tidak berani, apa lagi dalam kaitannya dengan proses politik menjelang pemilu presiden. Karena apa bila samapai ada stasiun TV yang dicabut ijinnya, resikonya cukup besar apalagi bagi Pejabat incumbent. Incumbent tentu punya kepentingan besar dengan televise, jadi kayaknya terkesan dibiarkan saja, karena kalau ada yang dicabut ijinya dia akan kekeurangan media untuk kampaye.
AY : Terlepas dari lemahnya regulasi peran pemerintah, yang harus kita terima bersama adalah hampir setiap rumah Indoinesia punya TV. Langkah apa yang dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi penonton televise kita?
RP : Kita punya yang namanya media literasi, yang bisa kita lalukan dengan dengan media literasi adalah dengan membuat peergrup (grupsejawat atau sebaya dll,red) yang sifatnya strategis untuk menilai acara televisi secara kritis. Karena dengan peringatan atau regulasi sudah tidak digubris, jadi focus perhatinnya bukan lagi ke lembaga penyiarannya ata TV-nya lagi tetapi kepada penontonnya langsung. Dalam media literasi dibahas misalnya tentang sinetron yang lebih menonjolkan aspek irasionalitas atau ketidak logisan yang sengaja diblow up atau dibesar-besarkan. Ada orang buta yang ditampilkan begitu hebat, orang yang cerdas nasibnya tidak karuan; jadi logikanya di jungkir balikan menjadi tidak jelas. Belum lagi tentang penonjolan unsur seksualitas yang berlebihan, menampilkan unsure yang lebih menekankan sex appeal semata. Lebih miris lagi tontonan anak-anak yang menonjokan kekerasan. Kartun yang di negara asalnya di Jepang sana untuk tontonan remaja di sini di tonton anak-anak. Terus film animasi lainya seperti Barbie lebih menonjolkan kisah cinta-cintaan antar putri dengan pageran yang belum pas dan tidak sehat buat perkembangan anak.
AY : Bagaimana tanggapan masyarakat sejauh yang tangkap KPID Jatim ?
RP : Masyarakat kita sudah menjadi permisif atau tidak lagi memandang hal itu sebagai persoalan penting atau mengagap itu biasa-biasa saja. Penyebabnya mungkin karena pilihan tontonan lain atau juga kerena orang tua menjadi semakin tidak berdaya dalam membimbing anak selama 24 jam. Mungkin karena kesibukan kerja, aktifitas social lainnya sehingga tidak sempat lagi membimbing anak dalam memilih tontonan. Dan pada akhirnya televise-lah yang jadi teman bagi anak-anak dan mungkin jadi pembimbing.
AY : Apa yang bisa kita lakukan, atau bila dijadikan gerakan social, gerakan apa yang bisa dilakukan ?
RP : Gerakannya tentu tidak ekstrim seperti “ Jangan Menonton TV”. Bisa dimuali dengan, pertama; pililah tayangan yang sehat dan ini penting bagi keluarga untuk berani menentukan sajian menu tontonan yang sehat khususnya bagi anak-anak. Kedua ; Menemani anak ketika menonton televisi. Ketiga, ini yang paling penting yaitu coba lebih banyak beraktifitas sosial, jangan sebentar-sebentar ke TV sebentar-sebentar TV. Karena apabila aktivitas bermedia lebih banyak dari pada interaksi sosial, orang akan menjadi parasosial relationship atau penuh dengan hubungan sosial semu. Orang tidak kenal lingkunanya, tidak kenal tetangganya, ada got mampet didepan rumah tidak, tapi kalau soal Manohara bisa menceriterakan dengan rinci, inikan aneh. Apa pentingnya Manohara? ga ada gunanyakan bagi keluarga. Artinya keluarga harus mampu menyeimbangkan aktivitas sosial dan berani menyeleksi tontonan dan anak tidak boleh dilepas begitu saja.
AY : Dapat dikatakan gereakan tadi adalah langkah awal dan diharapkan menjadi kesadaran bersama. Tapikan perlu langkah lain yang tidak kalah strategis lainya, semisal konsep penyiaran di masa mendatang?
RP : Pertelevisian kita kedepan masih liberal. Saya pesimis kalau mengandalkan regulasi pemerintah, karena pamerintah tidak berani. Pemerintah masih bergantung dan membutuhkan media sebagai sarana legitimasi kekuasaan. Yang diharapkan bisa membendung adalah dengan memperbayak lembaga penyiaran publik lokal dan komunitas sebagai penyeimbang lemabaga penyairan swasta. Tapi memang kita dihadapkan pada sulitnya perijinan dan modal. Kedepan seharusnya pemerintah menyediakan pendanana untuk lembaga penyiaran public local dan lembaga penyiaran komunitas. Lembaga penyiaran komunitas berarti menyelanggarakan siarannya sendiri untuk masyrakatnya sendiri dan bila ada, akan menjadi kekuatan integrative bagi masyarakat. Kita tidak mengandalkan penyiaran swasta karena paradigma mereka adalah keuntungan sebesar-besarnya , jadi mereka menggunakan segala cara untuk meraup keuntungan dengan mengacuhkan moral, etika, susila dan bila perlu melanggar hukum.
AY : Bagaiman dengan penyiaran local di Jawa Timur sendiri ?
RP : Antuasmenya sangat tinggi, tapi masalahnya kembali pad regulasi dan aturan yang berbelit-belit. Untuk penyiaran komunitas saja ijinya harus ke Jakarta, urusanya ribet, semberawut dan masih tumpang tindihnya kewenangan antar lembaga sehingga masyarakat dan pemodal malas mengurusnya. Selain itu, ini juga karena weweng KPID yang hanya sebatas rekomendasi bukan perijinan. Terkecuali regulaisnya diubah, harus ada desentralisasi penyiaran. Landasan hukumnya ada pada Peraturan Pemerinta(PP) No 38 tahun 2008, yang memberi kewenagan pengeolahan informasi hanya pada pemerinyah pusat. Selama itu belum berubah, pertelevisian kita masih liberal dan sama saja seperti sekarang ini.

Wawancara dengan anggota KPI Jatim Divisi Perijinan,
Nama : Drs. Redi Panuju, M.Si
Jabatan : Divisi Perijinan KPID Jatim
Staf Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Alamat : Jl. Bandian No. 1 Waru Sidoarjo
Telp/fax : (031) 8542493, Fax. (031) 8533845
Website : www. kpidjatim.info

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s