Harapan pada Dewan Pers


KOMPAS |Rabu, 17 Februari 2010 | 02:37 WIB

Oleh Ignatius Haryanto

Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung, terpilih sebagai Ketua Dewan Pers periode 2010-2013. Ini berarti sudah menjadi periode ke-4 Dewan Pers era Reformasi hadir. Dewan Pers sekarang bukan Dewan Pers ala Orde Baru, di mana ketuanya adalah ex-officio adalah Menteri Penerangan, dan bekerja untuk mengendalikan serta menyensor pers.

Desember lalu, terbetik berita menggembirakan menyangkut kinerja Dewan Pers di Indonesia. Sekretaris Jenderal International Federation of Journalists (IFJ) Aidan White menyebutkan bahwa Dewan Pers di Indonesia adalah lembaga yang berdiri paling depan untuk mempromosikan kebebasan media dan juga melakukan pendidikan luas kepada publik tentang pentingnya independensi jurnalisme dalam masyarakat di Indonesia.

Tulisan ini hendak memberikan sedikit catatan atas kinerja yang telah dilakukan Dewan Pers, dari seorang yang sedikit banyak pernah melakukan interaksi dengan Dewan Pers.

Perubahan media kita

Perdebatan panjang soal ”pekerja infotainment’, apakah wartawan atau bukan, menunjukkan adanya perubahan landscape media dan jurnalistik dewasa ini. Bauran produk-produk media (yang tak selalu bernilai jurnalistik) makin mengacaukan pengertian masyarakat dan juga dunia media sendiri, atas fungsi informasi dan fungsi pendidikannya.

Dorongan komersialisasi saat ini makin menekan dunia jurnalistik. Jurnalistik ”murni” (kalau boleh dikatakan demikian) makin ditantang dengan tayangan-tayangan yang dianggap lebih menghibur (sambil mengingat pernyataan dari Neil Postman lebih dari dua dekade lalu: Menghibur Diri Sampai Mati). Pesan yang sama juga disampaikan oleh Daya Kishan Thussu bahwa kini berita kerap kali diperlakukan sebagai hiburan, dan sebaliknya hiburan diperlakukan sebagai berita (News as Entertainment: The Rise of Global Infotainment, 2007). Continue reading Harapan pada Dewan Pers

RPM Konten Bertentangan dengan UU


Selasa, 16 Februari 2010 | 09:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pers menyatakan, rancangan peraturan menteri atau RPM tentang konten multimedia yang akan dibahas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bertentangan dengan UUD 1945, UU Pers, dan UU Penyiaran.

“Dewan Pers menganggap RPM konten bertentangan dengan UU Pers, UU Penyiaran, dan UUD 1945 Pasal 28 yang menyatakan kemerdekaan berpendapat,” kata salah satu anggota Dewan Pers, Zulfiani Lubis yang akrab disapa Uni Lubis, dihubungi di Jakarta, Senin (15/2/2010).

Uni menjelaskan bahwa pernyataan Dewan Pers tersebut merupakan hasil rapat perdana Dewan Pers pada hari ini. Uni menjelaskan, dalam konsideran RPM Konten Multimedia mengacu pada enam undang-undang, antara lain UU Pers dan UU Penyiaran. Continue reading RPM Konten Bertentangan dengan UU