TREND KEKERASAN : PEMERINTAH SBY ABSEN

Kekerasan yg tiap hari kita saksikan dilayar TV media lainya adalah percikan tanda-tanda jaman yang mengisyaratkan bahwa masyarakat kita sebenarnya sedang sakit. Prilaku tidak beradab yang masif dan marak adalah tanda ketiadaan panutan publik. Tidak adanya panutan moral yang seharusnya lahir dari para pemimpin bangsa. Drama kekerasan simbolik dan realistik yang mereka pamerkan dimedia masa (khususnya televisi) menjadi picu kekersan fisik yang terjadi digrassroot. Kalau pemimpinnya hanya bilang prihatin, maka anak buahnya pasti kami juga prihatin, kalau pemuka-nya mengajarkan “kelompok tetertu adalah musuh dan sesat” maka tidak heran pengikutnya memburu dan membunuh” kelompok lainnya. Solusinya hanya senderhana ” bertindaklah sebaliknya”, maka semuanya pasti tidak terjadi.

Bila berkaca pada masa lalu, ada fase kekerasan yang dilalui bangsa indonesia. Sejak jaman kerajaan nusantara, penjajahan, prakemerdekaan hingga paska reformasi ada fenomena kekerasan. Yang membedakannya adalah alasan yang dilekatkan atas tindakan kekerasan tertentu. Alasan mempertahankan diri, kemerdekaan bahkan alat pelanggengan kekuasaan politik dan ekonomi seperti yang terjadi dari masa orde lama hingga orde baru. Pada masa sekarang khususnya pada pemerintahan SBY, modus tidakkan kekerasan baik yang dilakukan masyarakat maupun aparat menjadi sangat tidak terdefinisikan. Tidak terdefinisikan lataran lahir dari hal yang paling serius hingga paling sepele, yang ironisnya penyelesainya pun tidak jelas. Pada titik penyelesaian konflik akhir-akhir ini menjadi tidak jelas karena bias pemberitaan media dan proses hukum yang tidak jelas. Bila trend kekerasan terus berlangsung ini adalah dampak dari ketidakjeasan tersebut, lucunya dalam situasi ini pemerintah absen dari tugasnya jadi pendamai.

Yang mau saya sampaikan disini adalah tentang keuletan dan kesediaan berdilaog, walau letih dan membosankan. Pemerintah kita enggan berdialog, kerena tidak mengunutngkan secara politis dan buang-buang waktu. Inilah kondisi ‘absennya negara’ dalam trend kekerasan sekarang. Walaupun kesediaan berdialogpun bukannya tanpa masalah, hambatan dalam berdialog yang kerap muncul adalah kemunculan dua pihak yang saling mempengaruhi. Hal lain adalah munculnya kelompok “tergesa-gesa” yang menganggap dialog terlampau bertele-tele dan tidak responsif dalam tindakan. Pelaku dialog dalam hal ini mungkin akan disingkan dari masyarakat. Keberadaan pelaku dan proses dialog dalam situasi ini seperti oase. Berperan memberikan hembusan positif dalam udara yang pekat negatif. Tentu tidak semerta-merta berhasil, proses dialog merangsang kita untuk tidak gegabah dalam bertindak dan lebih dalam dalam memberikan pertimbangan. Kesedian, kesabaran berdialog, tidak reasioner Inilah yang disebut sebagai panutan publik.

Panutan publik adalah tentang berucap, bertndak yang menghembuskan kekuatan positif yang mempu mendorong massa unutk bertindak positif bagi kesejateraan. Apa lagi dalam tradisi modern “ panutan public” diberiikan mandat yang lauar biasa oleh masyarakat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk menghadirkan kesejateraan, kenyamanan dan keamanan pada pihak yang telah memberikannya mandat. Jadi sesungguhnya tidak ada alasan dari pemegang mandat untuk tidak bertidak tegas, tanpa rasa pamrih demi kita semua. (andre yuris)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s