PETISI UNTUK M.NUH-MENDIKNAS RI

thSetelah RSBI tidak diakui lagi, DEPDIKNAS seharusnya melakukan evaluasi terhadap kehadiran Lembaga Bimbingan Belajar-BIMBEL. Karena mayoritas anak sekolah sekarang, setelah pulang sekolah mengikuti bimbel di lembaga-lembaga tersebut. Kecurigaan terbesar adalah sekolah formal tidak sesuai lagi dengan ekspektasi anak dan ortu sehingga belajar tambahan. Artinya sekolah gagal meningkatkan mutu pandidikan dan pendidik. Bila sekolah klaim keberhasilan UNAS, seharusnya mereka malu karena sesungguhnya itu keberhasilan lembaga BIMBEL.

Jadi Pak M.Nuh, jalan keluarnya bukanlah perubahan kurikulum. Tapi penataan sistem dan sub sistem pendidikan seperti pendidikan keguruan, rekrutmen guru dan pelatihan/upgrading  guru (minimal 100 jam/tahun). Bila gurunya sudah baik, maka anak didik pasti mendapatkan yang terbaik. Coba lihat saja, proses rekrutmen guru didaerah-daerah yang sama sekali tidak menempatkan kompetensi dan kualifikasi pada prioritas utama. Yang diutamakan adalah terpenuhinya kuota pegawai daerah. Ini sangat naif karena  guru itu bukan pekerjaan administrtif yang bisa dijalankan siapa saja, tetapi membutuhkan kemampuan tertentu.

Keberadaan FKIP (Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan) sepantasnya diperhatikan. Mengingat merekalah tulangpunggu pencetak guru profesional. Bila faktor hulu tidak diperhatikan maka output pendidikpun mustahil jadi baik. Poinnya adalah kurikulumnya mau berubah seperti apapun pasti jalan, bila guru siap sepenuhnya. Bila Guru dari rekrutmen hingga pensiun tidak dipersiapkan maka perubahan kurikulum itu tidak bermakna apa-apa.

Dan juga bila guru disekolah berkualitas, sudah tentu anak tidak harus sekolah ekstra pada lembaga Bimbel. Ceritanya lebih ngenes lagi bila melihat masyarakat ekonomi menengah kebawah dan wilayah yang terisolir. Bila kesempatan bersekolah saja susah, apalagi mendapatkan pendidikan yang baik. Ketersediaan tenaga pengajar yang tidak merata tentu masalah yang besar. Artinya penerapan kurikulum baru seolah menegasikan kondisi ekstraordinari seperti ini.

Jadi jangan keburu membuat kurikulum baru, padahal yang lama saja tidak mampu dijalankan. Jangan pula menyederhanakan masalah pendidikan dan para pendidik. Para pendidik harus disiapkan semaksimal mungkin, sesuai dengan amanat konstitusi tentang pendidikan. Juga anak Indonesia wajib memerima perlakuan yang sama dalam pendidikan. Pemerataan sistem dan subsistem pendidikan harus diproritaskan dulu. Bila kualitas, kuantitas, fasilitas, akses merata maka dengan sendirinya pendidikan dan masa depan generasi baru akan baik.

Dari pada dana APBN 60 miliar buat kurikulum, mending dibuat upgrading skill guru-guru dan pembangunan sekolah di tempat isolir.

Semoga Pak Menteri baca ..

Andre Yuris

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s