KPK : Kapitalisasi Citra


OPINI | 23 January 2015 | 17:26

KPK Protes keras terkait tindakan penyidik POLRI terhadap Komisioner KPK Bambang Widjajanto. Menarik ditunggu apa respon POLRI terkait pernyataan ini. Pernyataan KPK tentu ditanggapi beragam. Tanggapan ini terkait bagaimana kedua lembaga bekerja dan bagaimana mereka diingat dalam memori publik.

Berikut 4 poin pernyataan KPK:

  1. KPK memprotes keras penangkapan yang dilakukan kepada Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto tadi pagi yang tidak sesuai dengan prosedur penangkapan.
  2. Penanganan perkara korupsi yang dilayangkan kepada Budi Gunawan murni merupakan penegakkan hukum
  3. Tidak ada masalah antara KPK dan Polri. Jangan terpengaruh oleh kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dan ingin merusak hubungan baik antara Polri dengan KPK
  4. Masyarakat dihimbau untuk bangkit melawan korupsi dan pihak-pihak yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi.

Poin nomer 2 menjadi kunci utama juga titik lemah sehigga dapat dipastikan POLRI akan menyatakan hal yang sama ” Penangkapan BW murni penegakan Hukum dan tidak pidana”. Polri dalam posisi ini tidak salah, begitu juga KPK. Tinggal kedua lembaga penegakan hukum ini membuktikan ” BG Salah, Tangkap dan Penjarakan. BW Salah, tagkap dan Penjarakan.

Apakah ketakutan berlebihan bila dianggap melemahkan KPK? bisa jadi. Karena KPK bukan BW, POLRI juga bukan BG. Aapakah dengan BW ditangkap KPK dilemahkan? Atau BG ditangkap POLRI tidak solid?. saya pikir tidak. Yang perlu didukung adalah kedua lembaga ini bekerja obyektif dan dalam koridor hukum. Terkait pengaruh politik tentu tidak dapat dihindari. Karena walaupun kedua lembaga ini bukan lembaga politik, mereka dijalankan oleh sistem politik.

Kalau keduanya meminta perlindungan politik tertentu, maka itu membuktikan unconfidence dari keduanya. Lembaga penegakan hukum yang tunduk sama arus politik tertentu akan terlihat kikuk. Dan akan melahirkan rezim hukum yang timpang. Namun tidak berati keduanya a-poltis, karena sebagai lembaga negara mereka harus peka terhadap dinamika politik. Karena apalah arti penegakan hukum bila melahirkan  gangguan sosial.

Yang menjadi pembeda dari kedua lembaga ini adalah kemampuan mereka mengkapitalisasi dukungan publik. Bukan tanpa alasan bila hashtag #savekpk dengan cepat menjadi tranding topic.  Juga dengan mobilisasi massa yang dalam waktu singkat berbaris didepan  gedung  KPK. KPK berhasil meng-kapitalisasi trend positif  menjadi dukungan massa nyata. Dilain pihak minimnya dukungan media sosial terhadap POLRI, menunjukan trend negatif yang  gagal dilawan dengan strategi komunikasi yang sistematis.

*Andre Yuris (NERAACADEMIA Surabaya)

De-moralisasi POLRI : Mutung dan Terlatih Patah Hati *


“Gimana kalau Polisi se-Indonesia mutung mas, kan bahaya ? ” . “ Ya sangat berbahaya mas” jawab saya. Pertanyaan tak terduga dari teman saya pagi ini, cukup mangagetkan. “Mu·tung” menurut kamus diartikan patah hati sehingga tidak mau melanjutkan hubungan. Para polisi mutung, patah hati dan tidak mau menjalankan tugasnya tentu sangan tidak diharapkan karena memunculkan kekacauan parah.

Apakah para polisi bisa mutung? bisa saja pastinya. Namun mungkin jiwa nasionalisme mereka berhasil meredam rasa mutung itu. Mungkin dalam hati mereka bisa mutung, berutung dalam tindakan tidak terjadi. Namun, mutungnya para polisi tidak hanya melulu soal perasaan. Mutung dalam tugas penegakan hukum dan keamanan mungkin terpikirkan, namun tentu sangat diharapkan tidak terjadi. Mutung adalah ungkapan de-moralisasi.

Menyimak kehebohan BG dan BW akhir-akhir ini memungkinkan demoralisasi terjadi. Demoralisasi lahir pertama: Kala BG calon pucuk pimpinan POLRI jadi tersangka tentu secara melahirkan ketidaknyaman bagi polisi. Ketidanyaman yang kemudian berkembangan menjadi tidak percaya diri berhadapan dengan masyarakat. Belum lagi tekanan media, politik dan komentar yang buruk tentang institusi kepolisian berseliweran.

Kedua : Paska pembebasan dan penangguhan BW, Komisioner KPK. Dimana tekanan masa dan politik yang sedemikian kuat membuat para penyidik berubah sikap. Para penyidik yang sebelumnya merasa yakin, menjadi sangat kompromis karena pucuk pimpinan menghendaki sebaliknya. Ditambah lagi komentar mantan Mantan Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Oegroseno “Kalau sekarang saya yang jadi Wakapolri, sudah saya tempeleng dia,” seperti dikutip tempo.co, Jumat, 23 Januari 2015. Komentar Oegroseno mengarah kepada Kepala Badan Reserse Kriminal, Komjen Budi Wiseso.

Dua hal yang diatas akan melahirkan perasaan bercampur aduk bagi anggota POLRI. Para perwira mungkin terbiasa, hal berbeda tentu dirasakan aparat polisi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bisa saja perasaan patah hati atau malah membangkitkan motivasi pelayanan hukum. Tentu yang diharapkan, kejadian diatas malahirkan motivasi profesionalitas penegakan hukum. Walaupun tidak mudah, bila prasangka buruk terus dialamatkan pada institusi ini.

Dampak lain pada sisi masyarakat yang merasa diri lebih baik moralnya dari polisi menjadi cenderung tidak menghargai para penegak hukum ini. Masyarakat mendapat pembenaran untuk tidak patuh dan melawan. Masyarakat dengan kekuatan massa dapat begitu saja memaksa membebaskan seeorang yang ditahan. Bila tidak dibebaskan maka mereka bisa membakar dan menghancurkan mobil dan kantor polisi. Ini kemudian melahirkan rantai panjang, bernama hukum pura-pura. Dimana hukum ditegakan agar menyenangkan kelompok penekan semata.

Kehendak baik para pihak yang menghendaki institusi POLRI bersih tentu wajib didukung. Kehendak baik yang dilaksanakan dengan cara yang baik pula. Kehendak baik dalam proses hukum tercermin dalam memperlakukan semua warga sama didepan hukum. Bukan karena karena pejabat negara (penegak hukum), bisa bebas dengan kompromi dan lobi tingkat tinggi. Bukan juga ngotot karena jiwa karsa, kemudian bertindak membabi buta. Juga bukan dengan tekanan masa dan wacana negatif yang justru akan melemahkan motivasi, kecacatan dan demoralisasi.

KPK dan POLRI adalah lembaga penegakan hukum yang setara. Bila mau diselamatkan, tidak hanya #savekpk, perlu ditambahi #savepolri. Apalah arti KPK bila POLRI lemah, begitu pula sebaliknya. Ini hanya akan melahirkan cacat baru dalam cita-cita reformasi. Akan lebih adil dan cerdas bila tidak saling melemahkan, dan energi publik sebaiknya dikerahkan untuk melawan invisible hand bernama politisasi. KPK dan POLRI terbiasa dengan tantangan, meraka akan mampu eksis, beradaptasi dan semakin terlatih patah hati.

Save KPK, Save POLRI, Save Indonesia.

*Andre Yuris, Nera Academia Surabaya