Kita Bukan Bangsa Pendendam!


Komandan Kodim 0712/Tegal Letkol Inf Hari Santoso menunjukkan lima judul buku Partai Komunis Indonesia (PKI) yang disita dari sebuah mal, di Kodim 0712 Tegal, Jawa Tengah, Rabu (11/5).
Komandan Kodim 0712/Tegal Letkol Inf Hari Santoso menunjukkan lima judul buku Partai Komunis Indonesia (PKI) yang disita dari sebuah mal, di Kodim 0712 Tegal, Jawa Tengah, Rabu (11/5). Kodim 0712 Tegal mengamankan sebanyak 90 buku PKI dari stand buku pada pameran di salah satu mal, karena dinilai melanggar hukum di Indonesia. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/ama/16

Oleh: Letjend (Purn.) Saurip Kadi*

Kita sudah jauh melangkah berdemokrasi. Koq masih sibuk bahaya latent KGB (Komunis Gaya Baru?-red). Memang Undang-undang Dasar (UUD) hasil amandemen, belum menjabarkan nilai-nilai luhur Founding Father kita secara benar dan menyeluruh. Sehingga pengelolaan kekuasaan di era reformasi lebih parah dari jaman Orde Baru.

Dulu monopoli dan oligharkhi kekuasaan ada di tangan HMS (Haji Muhammad Soeharto ?-red). Tentara berubah jadi alat kekuasaan. Rakyat di belah-belah, yang berpolitik ikut partai Prde Baru dengan 3 nama yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan)-Golkar (Golongan Karya)-PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Yang tdk berpolitik diawasi oleh TNI (AD khususnya) dengan KOTER (Komando Teritorial) dan Intel TNI nya dengan (memberi-red) stempel EKKA (Ekstrim Kanan) -EKKI (Ekstrim Kiri)- EKLA (Ekstrim Lain), yang terdiri dari kaum intelektual yang kritis dan disuruh keluar negeri seperti Arief Budiman, George J Aditjondro dan lainnya.

Yang pasti Presiden Soeharto lengser dengan warisan yang sangat membebani generasi penerus. Hutang luar negeri begitu besar. Hutan sudah gundul. Lingkungan hidup yang sudah rusak, sumber daya alam dikuasai segelintir orang saja.

Di era reformasi monopoli dan oligharkhi kekuasaan, juga terjadi dan justru lebih parah, bukan oleh presiden tapi oleh pemegang kapital. Karena waktu itu kepemimpinan nasionnal lemah, maka dalam sistem yang semrawut muncul mafia dimana-mana.

Jujur kita harus berani bilang, aparat bisa dibeli oleh konglo hitam dengan jaringan mafianya. Idem juga hukum.

Presiden Joko Widodo saat ini sedang mensiasati agar dirinya tidak menjadi boneka. Dengan “diam”, tapi tidak mau bergabung dengan mafia, kini antar mafia saling cakar dan menelanjangi diri. Setelah kasus papa minta saham, kini kasus reklamasi teluk Jakarta.

Lantas mengapa kita harus sibuk dengan bahaya laten KGB (Komunis Gaya Baru).

Bukankah yang harus jadi musuh bersama dan apalagi harus distempel BAHAYA LATENT semestinya terhadap pihak yang sudah merusak negara.

Mari jujur bertanya,– perbuatan anak-anak PKI (Partai Komunis Indonesia) yang mana yang bisa kita jadikan alasan mereka dijadikan ancaman? Apakah keamburadulan, keterpurukan, dan hutang negeri yang begitu besar yang bikin mereka harus diwaspadai sampai ditakuti? Siapa yg merampok kekayaan negeri ini, apakah mereka anak-anak PKI atau orang lain?

Dosa apa yang mereka tanggung? Apalagi sebagai anak keluarga PKI saat Orde Baru mereka sudah didholimi negara, yang dilakukan oleh saya dan kawan-kawan di TNI.

Jangankan jadi anggota TNI atau POLRI dan PNS,–jadi buruh pabrik milik swasta saja mereka tidak bisa. Peluang yang paling mungkin adalah jadi tukang tambal ban, buruh harian dan maaf-maaf,–jadi pelacur bagi yang perempuan. Ini fakta bukan opini.

Saat mereka menjadi militan untuk survive, belakangan bisa jadi anggota DPR/D, DPD dan bahkan menteri. Lantas kita teriak awas bahaya laten KGB ! Sungguh lucu kalian semua kawan!

Lucu karena komunisme sudah rontok. Ideologi sudah tamat. Takut kok sama roh gentayangan komunisme dan PKI yang sudah lama terkubur. Mengapa ada pihak yang ketakutan secara berlebihan?

Semestinya segenap aparatur negara termasuk juga TNI dan Polri harus segera switching of mind set, tak peduli pangkat dan jabatan dirinya adalah ‘Pelayan’ alias jongos. Gaji yang mereka terima adalah uang pajak rakyat. Tempat kan Rakyat sebagai majikan.

Berlakulah sopan dan jangan kurang ajar terhadap majika. Bagi TNI kembalilah ke khitoh. Rasakan denyut nadi rakyat. Karena legitimasi hanya lahir tergantung bagaiamana to win the heart of the people. Kenapa kalian harus ikut menyakiti hati rakyat, ikut gusur menggusur orang-orang tak bersalah. Mereka lahir dari keluarga miskin bukan karena pilihan. Mereka rakyat Indonesia. Jangan hinakan mereka.

Perubahan tata kelola dunia yang menimbulkan kerusakan alam dan kesenjangan sosial ternyata membawa malapetaka bagi peradaban manusia tak terkecuali bagi pemegang kapital papan atas di tingkat dunia.

Sepuluh Globarl Concern kalau saja disikapi denga baik, niscaya membawa berkah bagi segenap anak bangsa tanpa kecuali. Maka sangat tepat kalau Presiden joko Widodo merespon upaya mengakhiri dendam masa lalu. Dengan rakyat bersatu, apa yang tidak bisa kita laksanakan. Semua kita punya. SDM lebih dari cukup.

Kerusakan sosial juga hanya di kota-kota besar saja. Saudara-saudara kita yang di daerah, sangat paham untuk tidak “memanen karena tidak ikut menanam”. Mereka satu antara kata dan perbuatan. Mereka pekerja tangguh. Habis subuh mereka bergegas ke sawah atau ke laut. Bukan seperti sebagian elit kita yang sudah tidak bisa membedakan halal dan haram.

*Penulis adalah Asisten Teritorial Kepala Staff Angkatan Darat ABRI (2000 dan anggota DPR-RI-Fraksi ABRI (1995-1997).

** Dibagikan dari FB : Wibowo Arif

KAMPUNG ILMU, JALAN SEMARANG.


Pengunjung Kampung Ilmu

Akhir-akhir ini terjadi kesalahan anasir dari pejabat, ormas dan aparat terkait buku yang  katanya “kiri”. Walau akhirnya dikoreksi pihak Istana. Toh, itu sempat terjadi dan cukup menyesakan dada. Bagaimana tidak disebuah negara (katanya) demokratis masih ada yang paranoid dengan buku, film dan diskusi.

Leluconnya ” Aparat yang merazia, mungkin tidak pernah baca buku yang dirazianya. Apa lagi menulis buku'”. Jangankan aparat lapangan, mungkin para bosnya di Mabes juga sama”. Namun jangan berburuk sangka, dan  yang penting razia buku jangan terjadi lagi. Malu sama Sukarno, Hatta, Gus Dur dan masih banyak tokoh bangsa yang semuanya pembaca dan penulis buku.

Bagi warga Surabaya, tentu pernah dengar Kampung Ilmu di Jalan Semarang. Tempatnya dekat dengan Stasiun KA Pasar Turi. Banyak warung buku disini. Mereka menjual buku bekas dan juga buku bajakan, sayangnya!!. Tidak sulit untuk menemukan buku yang dianggap kiri disini.Terbitan baru atau lama semua ada.  Bahkan saya menemukan booklet manifesto partai-partai politik era 65, kumpulan pidato bung Karno tentang Nasakom dan sebagainya. Bahkan buku bajakan karya Pramudya, Gie sampai Dee Lestari ada semua disini.

Lapak jalan Semarang, mau menunjukan hal sederhana “ masyarakat kita sudah mulai gemar membaca”. Geliat baik ini jangan sampai di kebiri. Bukankah lebih baik banyak generasi yang membaca, ketimbang mereka anarkis dan intoleran karena miskin ide dan gagasan. Jadi ada baiknya bos di Mabes, Menhan, Presiden dan semua orang  bisa sesekali datang ke lapak buku biar dapat ilmu.

Penari cilik di Kampung Ilmu 8

Di Kampung Ilmu Jalan Semarang Surabaya tidak hanya soal buku. Ada aktivitas peradaban lain yaitu sanggar tari tradisional. Sungguh keren, di tengah metropolis ada seratusan anak-akan berlatih tari tradisional. Betapa lengkap tempat ini, menyajikan buku sebagai jendela dunia dan menggerakanya dengan tarian, menyejukannya dengan musik. Perpaduan yang manis dan menjanjikan kebaikan masa kini dan nanti.

Bangsa yang paranoid, anarkais, fasis (mangandalkan senjata dan aparat) akan berangsur punah. Namun bangsa yang menjamin intelektualitas dan kebudayaan akan tahan, tangguh dan trengginas. (@Andreyuris).