Category Archives: DESIGN GRAFIS

PERHATIAN : TENTARA TIDAK PUNYA HAK SITA BUKU


Komandan Kodim 0712/Tegal Letkol Inf Hari Santoso menunjukkan lima judul buku Partai Komunis Indonesia (PKI) yang disita dari sebuah mal, di Kodim 0712 Tegal, Jawa Tengah, Rabu (11/5). Kodim 0712 Tegal mengamankan sebanyak 90 buku PKI dari stand buku pada pameran di salah satu mal, karena dinilai melanggar hukum di Indonesia. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/ama/16
Komandan Kodim 0712/Tegal Letkol Inf Hari Santoso menunjukkan lima judul buku Partai Komunis Indonesia (PKI) yang disita dari sebuah mal, di Kodim 0712 Tegal, Jawa Tengah, Rabu (11/5). Kodim 0712 Tegal mengamankan sebanyak 90 buku PKI dari stand buku pada pameran di salah satu mal, karena dinilai melanggar hukum di Indonesia. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/ama/16

Sumber : Rapler.
Tertangkapnya aktivis literasi Adlun Fiqri oleh aparat Markas Kodim 1501 Ternate, Maluku, pada Selasa malam, 10 Mei lalu, menimbulkan kekhawatiran.

Adlun, yang ditangkap bersama rekannya yang juga aktivis lingkungan, Supriyadi, dianggap menyebarkan ajaran komunisme melalui media sosial. Adlun diketahui pernah mengunggah kaus berwarna merah bergambar palu arit yang tercelup dalam cangkir kopi. Kaus itu bertuliskan Pecinta Kopi Indonesia, dan memiliki akronim yang sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Bersama dirinya juga disita buku-buku sejarah, buku-buku berbau kiri, produk jurnalistik berupa buku investigasi Majalah Tempo yang berjudul Lekra dan Geger 1965. Kaus bergambar aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib, yang bertuliskan “Melawan Lupa” tak luput disita. (BACA: Adlun Fiqri ditangkap karena kasus kaus palu arit)

Selain Adlun, sebelumnya sejumlah individu di berbagai kota telah ditangkap dan dimintai keterangan mereka karena memakai atau menjual kaus bergambar palu arit. Kasus-kasus ini terjadi di Jakarta, Malang, dan Lampung, dalam pekan ini. Kabar terbaru, puluhan tentara dari Komando Distrik Militer 733/BS Semarang, Jawa Tengah, merazia atribut militer berlogo palu arit seperti pin dan topi baret dari tangan pedagang barang antik setempat, pada Rabu malam, 11 Mei.

Razia dimulai sekitar pukul 23:00 WIB, ketika para tentara tersebut bergerak menyusuri lapak-lapak pedagang yang terletak di samping Gereja Immanuel di Kota Lama.Awalnya, mereka tidak menemukan apa-apa, sampai mereka tiba di lapak milik Syahrul, di mana mereka menemukan pin dan topi baret buatan Uni Soviet berlogo palu arit.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kasus penyitaan ini oleh aparat. Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan bahwa penangkapan dan penggeledahan ini tidak berdasar, apalagi dilakukan aparat berseragam hijau alias tentara.

Mengapa demikian?
Karena menurut Alghiffari, putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-VIII/2010 tentang pembatalan PNPS No. 4 tahun 1963 tentang Pelarangan Buku menyatakan, ketentuan Pasal 1 hingga Pasal 9 UU No. 4/PNPS/1963 adalah inkonstitusional, bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu tindakan pelarangan, sweeping, penyitaan barang cetakan seperti buku tanpa melalui proses peradilan adalah sama dengan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang yang tidak memiliki dasar hukum.
Oleh karena itu, ia memberikan kiat-kiat bagi siapapun tentang bagaimana menghadapi aparat yang hendak menggeledah dengan tuduhan menyebarkan ajaran komunisme:

  1. Tanyakan identitas aparat
    Pertama, prinsip yang harus diketahui masyarakat awam adalah: Tentara tak punya hak sama sekali untuk menggeledah Anda. Tugas TNI adalah dalam bidang pertahanan dan keamanan sesuai dengan undang-undang.
    “Tapi jika Anda didatangi oleh polisi dengan maksud penangkapan dan penggeledahan, tanyakan apa betul mereka itu kepolisian atau penyidik. Karena hanya penyidik yang punya hak melakukannya,” Alghiffari LBH Jakarta. Lalu catat nama aparat tersebut, untuk nanti dilaporkan ke lembaga HAM, pengacara publik, atau Komnas HAM.
  2. Minta surat dari pengadilan negeri
    Kedua, segala bentuk penyitaan dan penggeledahan harus disertai surat izin dari Pengadilan Negeri. Selain itu, juga harus disaksikan oleh dua saksi dan ketua lingkungan setempat. “Penyitaan tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang, aparat tidak bisa mengambil apapun milik Anda tanpa surat dari pengadilan,”.
  3. Masyarakat berhak menolak untuk diperiksa
    Jika Anda sudah berada di kantor polisi atau markas tentara, maka Anda biasanya akan dimintai keterangan. Pertanyaannya, bisakah Anda menolak memberi keterangan? . Masyarakat bisa menolak jika:

    1.  Tidak didampingi pengacara publik.
    2. Tidak mendapat panggilan resmi dari kepolisian
    3. Tidak dijelaskan dasar hukum dari tindak pidana yang dituduhkan.
    4.  Selanjutnya, masyarakat bisa segera menghubungi pengacara publik, lembaga HAM, atau bahkan media untuk meminta pendampingan.

Untuk penjelasan lebih lanjut, Anda bisa mengunduh buku saku tentang Hak Tersangka dalam KUHAP di HAK-TERSANGKA-DALAM-KUHAP

INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM*


NERAACADEMIA beberapa waktu lalu diundang dalam Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) Kementrian Luar Negeri yang membahas “ Diplomasi Ekonomi Kerakyatan dan Pembagunan Kelautan Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim”. Hasil kajian FKKLN inilah yang menjadi bahan obrolan bulanan NERAACADEMIA yang berlangsung Sabtu, 15 November 2014.

Proses diskusi diawali dengan menonton kembali pidato presiden di KTT CEO APEC. Setelah itu dilanjutkan dengan memberi catatan tentang isi pidato, memahami konsep dasar Poros Maritim, diskusi hingga menentukan tidak lanjut personal dan komunitas terkait visi Poros Maritim. Teman-teman yang hadir dalam diskusi ini, mengaku tertarik dengan konsep Indonesia sebagai poros maritim, namun belum dipahami sepenuhnya sehingga interprestasinya beragam.

Banyak komentar positif dan negatif tentang presentasi Presiden Jokowi di forum CEO APEC. Komentar negatif tentang bahasa Inggris yang digunakan presiden hingga substansi presentasi yang terkesan “menjual” bangsa dan negara. Banyak pula komentar positif tentang isi presentasi yang padat, jelas dan sesuai dengan target audiensnya. Komentar positif terkait substansi diantaranya, “ Tepatlah presiden melakukan itu karena berbicara dihadapan para CEO,  Ia mau menunjukan keterbukaan investasi dan potensi ekonomi Indonesia”. Tentu hal ini bisa terus diperdebatkan, namun ada hal menarik yang disampaikan presiden salah satunya adalah potensi maritim Indonesia dan keinginan Indonesia menjadi Poros Maritim Regional dan Global. (Disaat yang sama RR Tiongkok terus menginisiasi 21st Century Maritime Silk Road sebagai poros maritim).

Poros Maritim Indonesia dapat dipahami sebagai visi untuk menjadikan Indonesia “pusat” kegiatan ekonomi regional dan global dengan memanfaatkan sumber-sumber kelautan. Juga upaya pengejawantahan geostrategi Indonesia dalam pemanfaatan aset-aset kelautan Indonesia baik secara ekonomis dan strategis. Jadi, poros maritim bisa dipahami sebagai cita-cita, doktrin, agenda dan strategi pembangunan Indoenesia yang berkelanjutan. Dalam pemahaman lain, Poros Maritim (maritime axis) merupakan upaya mengeseran paradigma pembangunan nasional dari land/continental-based society menuju maritime-based society atau bergeser dari paradigma daratan menuju paradigma kelautan.

Pergeseran pardigma “memunggungi laut” menjadi “  Laut adalah serambi, Laut bukan pemisah tapi pemersatu nusantara ” adalah idea historis dan masa depan.

Pergeseran pardigma “memunggungi laut” jadi “ Laut sebagai serambi, Laut bukan pemisah tapi pemersatu nusantara ” adalah idea historis dan masa depan. Cerita Majapahit dan Sriwijaya menunjukan kejayan bangsa kita di lautan. Juga fakta bahwa, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.504 pulau dan panjang pantai 104.000 km. Dengan luas lautan mencapai yakni 5,8 juta km2 terdiri dari perairan teritorial 0,3 juta km2, perairan kepulauan 2,95 juta km2 dan ZEE 2,55 juta km2 . Ini adalah fakta, bahwa poros maritim bukan sekadar cita-cita, namun masa depan Indonesia ( sumber : Data KKP).

Dalam diskusi ini diakui bahwa ini merupakan agenda yang berat bagi pemerintah. Bukan hanya tentang perubahan paradigma, kemampuan APBN hingga kesiapan penyelenggara negara dan masyarakat. Ada kemungkinan, poros maritim akan alot dalam eksekusi karena  berkaitan dengan masalah kelautan kita yang kronis sudah sedemikan lama. Pemerintah diharapkan mengupayakan strategi radikal dan melibatkan lintas kementrian dan pemangku kepentingan seperti nelayan, masyarakat pesisir dan dunia usaha baik BUMN maupun swasta nasional dan asing.

Selain itu perlu langkah konkrit yang bisa menjadi pemicu gerakan poros maritim ini seperti pemberantasan pasar gelap ikan, ilegal fishing, infrastuktur laut serta budaya kelautan yang berkelanjutan dan kembali menggerakan sektor padat karya kelautan. Terobosan yang dilakukan oleh Kementrian Kelautan Perikanan dengan moratorium izin kapal tangkap merupakan cara yang tepat sebagai pemicu gerakan ini. Memberikan insentif yang bertanggungjawab kepada masyrakat nelayan dan penduduk pesisir menjadi mutlak, karena mereka merupakan subyek utama pembangunan poros maritim.

Dalam hal infrastruktur laut, dibutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur laut sehingga lalu lintas logistik/barang menjadi cepat dan merata diseluruh wilayah Indonesia. Konsep tol laut (atau dalam terminologi dan konsep lain disebut sebagai pendulum nusantara) yang diutarakan oleh Presiden Jokowi semasa kampanye akan terwujud bila ada dorongan dan inisiatif pemerintah membangun deesea port (pelabuhan) dengan memberi jaminan bagi perusahaan dalam negeri seperti PT. Pelindo dan PT. PAL. Tentu juga memungkinkan mengundang investor asing namun dengan batasan serta menggunakan SDM Indonesia agar terjadi transfer pengetahuan dan teknologi pada sektor ini.

Bagi masyarakat umum yang tidak terlibat langsung dalam mewujudkan poros maritim masih ada langkah konkrit yang dapat diakukan. Perubahan pola konsumsi proteni hewani dari dominasi daging  sapi dan ayam menjadi ikan sebagai sumber protein utama. Jadi, keluhan terkait kelangkahan daging sapi pada saat tertentu yang kemudian memaksa pemerintah untuk impor seharusnya tidak perlu terjadi. Bila menjadkan ikan sebagai pengganti daging sapi, tidak saja menambah kombinasi protein tapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup para nelayan. Kampenye makan ikan itu sehat selayaknya digebyarkan.

Selain itu secara fundamental perubahan paradigma dapat dimulai dari dunia pendidikan. Memasukan unsur pengetahuan kelautan dalam muatan pelajaran dapat menginisiasi perubahan paradigma. Mempopulerkan lagi lagu anak-anak Nenek Moyang ku Orang Pelaut dapat menjadi sarana sosialisasi. Dengan itu, anak TKK dan SD tidak melulu gambar gunung matahari dan sawah saat prakarya melukis namun mereka juga bisa menggambar kapal, laut, ikan dan nelayan dalam lukisannya.

Dari kesemuanya itu tentu muaranya adalah kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, kelestarian lingkungan dan pembangunan yang merata bagi seluruh warga dan hamparan negara kepulauan RI. Oleh sebab itu pemerintah wajib merubah haluan kebijakan kelautan seperti : 1). Kebijakan Budaya, Riptek dan Sumberdaya Manusia Kelautan (Ocean Culture Policy). 2). Kebijakan Tata Kelola Lautan (Ocean Governance Policy), 3). Kebijakan Pertahanan, Keamanan dan Keselamatan di Laut (Maritime Security Policy), 4). Kebijakan Ekonomi Kelautan (Ocean Economy Policy), 5). Kebijakan Lingkungan Laut (Marine Environment Policy).

Selain itu  NERAACADEMIA memberikan intisari  diskusi  yang bisa menjadi urutan prioritas kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim al : 1. Melindungi habitat pesisir, 2. Menjaga kepentingan warga pesisir pantai terkait produksi perikanan, 3. Meningkatkan konektifitas secara merata ke seluruh pelosok Indoneisa dari Merauke sampai Sabang, 4. Mengurangi polusi air laut dan perbaikan terumbu karang, 5. Memasukan Pengetahuan Kemaritiman dalam mata pelajaran Sekolah dan Pra Sekolah.

*Andre Yuris, NERAACEDEMIA (*Tulisan ini merupakan Intisari Diskusi NeraAcademia dengan Tema Apa Itu Poros Maritim?.)