Category Archives: MUDA KATOLIK

PMKRI dicatut Anti PKI


Screenshot_2016-06-02-14-29-57
Belakangan gelagat kekhawatiran beberapa kelompok tentang comeback-nya PKI ramai diberitakan. Paling banyak menyita perhatian adalah pernyataan beberapa pensiunan TNI yang begitu yakin bahwa PKI bahkan sudah membentuk struktur organisasi di kota besar Indonesia. Walaupun kedengarannya serius, ada pula yang menyatakan kalau si purnawirawan tidak usah ditanggapi. “Biasa itu postpower sindrom” kata netcitizen  lainnya.

Gagal menjadi perhatian, para purnawirawan yang menyatakan diri sebagai penentang simposium 65 yang di gagas pemerintah melalui Menteri Koordinator Hukum dan HAM mengadakan simposium tandingan di Balai Kartini Jakarta.Tampaknya akan ada lomba simposium, begitu guyonan yang berkembang. Para penentang ini, mengklaim dukungan dari berbagai organisasi yang  sebagian besar Ormas keagamaan (seperti tampak di gambar spanduk acara).

Belakangan diberitakan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) menyatakan keberatan logonya dipasang di acara ini. Dikutip BBC Indonesia, Presidium Pendidikan dan Kaderisasi PP PMKRI, Juventus Prima Yoris Kago, mengatakan Simposium Nasional ‘Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI & Ideologi Lain’ menggunakan logo PMKRI pada spanduk tanpa ijin.

Panitia  mengklaim telah mengonfirmasi pemakaian. “Tapi belum ada konfiminta klarifikasi dan kami meminta pencopotan logo kami yang dicatut. Tapi, saat kami meminta hal itu, kami malah dibilang komunis oleh beberapa orang di acara tersebut. Kami jadi mempertanyakan, arah simposium ini,” ujar Juventus kepada BBC Indonesia.

Walaupun keberatan PP PMKRI terlihat meyakinkan, tentu diperlukan klarifikasi lanjutan. Perlu dijelaskan, bagaimana logo itu semerta-merta terpasang sangat meyakinkan pada barisan atas. Dalam logika iklan, logo baris pertama dan kedua menunjukan besaran kontribusi dan dukungan.

Tentu membutuhkan kesepakatan atau pembicaraan khusus sebelum placement logo. Bukan bermaksud mempersoalkan dukungan atau tidak, karena itu kebijakan organisasi. Atau ini jadi langkah nyata apa yang disebut oleh Ketua PP PMKRI “ Kami diundang beberapa elemen untuk mendiskusikan gerakan Jalan Lurus “ saat pelantikan DPC PMKRI Surabaya (14 Mei 2016)

Sekali lagi  soal ini membutuhkan penjelasan tambahan. Walaupun ada yang membacanya sebagai trend gerakan reaksioner sesaat. Ini diperkuat dengan hiruk pikuk di media  sosial dimana beberapa Organisasi Mahasiswa secara terang-terangan masuk poros kekhawatiran terhadap PKI gaya baru, begitu mereka menyebutnya. Penilaiannya cukup beragam, ada yang mencela dan ada pula yang mendukung. Sah saja, toh itulah demokrasi.

Netcitizen menanggapi satu diantara dinamikanya. Dimana ada dukungan agar organisasi mahasiswa sebaiknya memberikan nuansa intelektual dan akademis dalam menyikapi isu ini. Bukan hanya ikut arus. Bila perlu menjadi pendukung dan menggagas dialog sejarah yang intelektual di kampus-kampus. Biar tidak hanya terlibat dalam hujat menghujat, bubar membubarkan atau lebih parah lagi dukungan membabi-buta tanpa daya nalar khas mahasiswa.

*Andre Yuris-Nera Academia Surabaya.

** Ditulis  sambil menunggu penjual es-krim keliling lewat, nadanya putus asa karena kehausan di Mojorejo Blitar

PERHATIAN : TENTARA TIDAK PUNYA HAK SITA BUKU


Komandan Kodim 0712/Tegal Letkol Inf Hari Santoso menunjukkan lima judul buku Partai Komunis Indonesia (PKI) yang disita dari sebuah mal, di Kodim 0712 Tegal, Jawa Tengah, Rabu (11/5). Kodim 0712 Tegal mengamankan sebanyak 90 buku PKI dari stand buku pada pameran di salah satu mal, karena dinilai melanggar hukum di Indonesia. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/ama/16
Komandan Kodim 0712/Tegal Letkol Inf Hari Santoso menunjukkan lima judul buku Partai Komunis Indonesia (PKI) yang disita dari sebuah mal, di Kodim 0712 Tegal, Jawa Tengah, Rabu (11/5). Kodim 0712 Tegal mengamankan sebanyak 90 buku PKI dari stand buku pada pameran di salah satu mal, karena dinilai melanggar hukum di Indonesia. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/ama/16

Sumber : Rapler.
Tertangkapnya aktivis literasi Adlun Fiqri oleh aparat Markas Kodim 1501 Ternate, Maluku, pada Selasa malam, 10 Mei lalu, menimbulkan kekhawatiran.

Adlun, yang ditangkap bersama rekannya yang juga aktivis lingkungan, Supriyadi, dianggap menyebarkan ajaran komunisme melalui media sosial. Adlun diketahui pernah mengunggah kaus berwarna merah bergambar palu arit yang tercelup dalam cangkir kopi. Kaus itu bertuliskan Pecinta Kopi Indonesia, dan memiliki akronim yang sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Bersama dirinya juga disita buku-buku sejarah, buku-buku berbau kiri, produk jurnalistik berupa buku investigasi Majalah Tempo yang berjudul Lekra dan Geger 1965. Kaus bergambar aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib, yang bertuliskan “Melawan Lupa” tak luput disita. (BACA: Adlun Fiqri ditangkap karena kasus kaus palu arit)

Selain Adlun, sebelumnya sejumlah individu di berbagai kota telah ditangkap dan dimintai keterangan mereka karena memakai atau menjual kaus bergambar palu arit. Kasus-kasus ini terjadi di Jakarta, Malang, dan Lampung, dalam pekan ini. Kabar terbaru, puluhan tentara dari Komando Distrik Militer 733/BS Semarang, Jawa Tengah, merazia atribut militer berlogo palu arit seperti pin dan topi baret dari tangan pedagang barang antik setempat, pada Rabu malam, 11 Mei.

Razia dimulai sekitar pukul 23:00 WIB, ketika para tentara tersebut bergerak menyusuri lapak-lapak pedagang yang terletak di samping Gereja Immanuel di Kota Lama.Awalnya, mereka tidak menemukan apa-apa, sampai mereka tiba di lapak milik Syahrul, di mana mereka menemukan pin dan topi baret buatan Uni Soviet berlogo palu arit.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kasus penyitaan ini oleh aparat. Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan bahwa penangkapan dan penggeledahan ini tidak berdasar, apalagi dilakukan aparat berseragam hijau alias tentara.

Mengapa demikian?
Karena menurut Alghiffari, putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-VIII/2010 tentang pembatalan PNPS No. 4 tahun 1963 tentang Pelarangan Buku menyatakan, ketentuan Pasal 1 hingga Pasal 9 UU No. 4/PNPS/1963 adalah inkonstitusional, bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu tindakan pelarangan, sweeping, penyitaan barang cetakan seperti buku tanpa melalui proses peradilan adalah sama dengan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang yang tidak memiliki dasar hukum.
Oleh karena itu, ia memberikan kiat-kiat bagi siapapun tentang bagaimana menghadapi aparat yang hendak menggeledah dengan tuduhan menyebarkan ajaran komunisme:

  1. Tanyakan identitas aparat
    Pertama, prinsip yang harus diketahui masyarakat awam adalah: Tentara tak punya hak sama sekali untuk menggeledah Anda. Tugas TNI adalah dalam bidang pertahanan dan keamanan sesuai dengan undang-undang.
    “Tapi jika Anda didatangi oleh polisi dengan maksud penangkapan dan penggeledahan, tanyakan apa betul mereka itu kepolisian atau penyidik. Karena hanya penyidik yang punya hak melakukannya,” Alghiffari LBH Jakarta. Lalu catat nama aparat tersebut, untuk nanti dilaporkan ke lembaga HAM, pengacara publik, atau Komnas HAM.
  2. Minta surat dari pengadilan negeri
    Kedua, segala bentuk penyitaan dan penggeledahan harus disertai surat izin dari Pengadilan Negeri. Selain itu, juga harus disaksikan oleh dua saksi dan ketua lingkungan setempat. “Penyitaan tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang, aparat tidak bisa mengambil apapun milik Anda tanpa surat dari pengadilan,”.
  3. Masyarakat berhak menolak untuk diperiksa
    Jika Anda sudah berada di kantor polisi atau markas tentara, maka Anda biasanya akan dimintai keterangan. Pertanyaannya, bisakah Anda menolak memberi keterangan? . Masyarakat bisa menolak jika:

    1.  Tidak didampingi pengacara publik.
    2. Tidak mendapat panggilan resmi dari kepolisian
    3. Tidak dijelaskan dasar hukum dari tindak pidana yang dituduhkan.
    4.  Selanjutnya, masyarakat bisa segera menghubungi pengacara publik, lembaga HAM, atau bahkan media untuk meminta pendampingan.

Untuk penjelasan lebih lanjut, Anda bisa mengunduh buku saku tentang Hak Tersangka dalam KUHAP di HAK-TERSANGKA-DALAM-KUHAP