Tag Archives: SOCIO POLITIK

JJS : Situs Airlangga, Belahan Jowo*


Candi Tetek situs belahan

Jalan-jalan Sejarah (JJS) di Situs Belahan, dari Gapura hingga Petirtaan Belahan. Berlokasi di sisi timur gunung Penanggungan, tepatnya di Dusun Belahan Jowo, Wonosunyo, Kecamatan Gempol. Situs ini dikisahkan sebagai peninggalan Airlangga. Situs yang membentang sepajang lereng Gunung Penanggungan dan dianggap sebagai salah satu episentrum kepercayaan kerajaan masa lampau.

Sama seperti tempat serupa dilokasi lain, Petirtaan ini jadi daya tarik wisata. Banyak pengunjung datang dengan maksudnya sendiri-sendiri. Ada yang berdoa dan percaya airnya berhasiat, belajar dan ada pula yang numpang mandi.  Ada juga yang sekadar berhenti melihat keramaian. Mereka  hadir dengan kelakuan beragam, mulai  dari menghormati, takut dan kadang tidak sopan dan jahil.  Seperti halnya Borobudur agung yang kerap dilecehkan,  apa daya candi kecil di pelosok.

Dean MacCannel tahun 1992 menulis: “pariwisata tidak semata sebuah agregasi dari aktivitas-aktivitas komersial semata; ia juga merupakan sebuah pembentukan ideologi sejarah, alam dan tradisi; sebuah pembentukan yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kembali budaya dan alam agar sesuai dengan keinginan-keinginannya sendiri.”

Mau diapakan situs seperti ini, sangat bergantung pada relasi kekuasaan yang ada dimasyarakat. Bila pemilik kuasa dipandu aktivitas komersial maka akan eksplotatif. Juga bila pemilik kuasa oposan dari tradisi dan kebudayaan masa lalu akan jadi destruktif. Pilihan yang terbatas tentunya.

Apakah relasi ini bisa dinegoisasi?. Pesimis bila melihat catatan keretakan hubungan komersialisasi, kepercayaan dominan versus budaya asli dan keselarasan. Seperti hal yang lagi ramai dibicarakan yaitu  Borobudur. Bikhu Buddha Tibet asal Nepal, Geshe Tenzin Zopa menyentil wisatawan “Mereka hanya menjawab Borobudur itu indah. Tidak menjelaskan Borobudur indahnya seperti apa,”. Ia mau mengatakan wisatawan tidak paham Borobudur.

Kelompok optimis akan berpendapat “ Bali buktinya bisa mempertahankan kemagisan ditengah komersialisasi”. Nada ini cukup spekulatif karena Bali memeliki relasi kekuasaan yang unik. Bali dikuasai masyarakat Hindu yang dengan sendirinya menjaga keselarasan dengan alam, budaya, agama dan sejarahnya. Dan itu sudah selesai bagi masyarakat Bali.

Boleh jadi di Bali semuanya terjaga selaras dan harmonis. Namun bentangan peninggalan ini dari Sumatra hingga Jawa. Artinya sebagian besar ada di luar Bali.  Apakah ada solusi ?. Ada tentunya, meski minimal. Pengunjung yang melek sejarah, memberi contoh dan mau membagi cerita dibalik situs secara luas (literasi sejarah). Wisatawan yang melek sejarah budaya tentu tidak akan membiarkan batu bata candi diprotoli  untuk membangun sarana ibadat agama lain seperti yang terjadi di situs Airlangga.

Andre Yuris –NERA ACADEMIA Surabaya.

TREND KEKERASAN : PEMERINTAH SBY ABSEN


Kekerasan yg tiap hari kita saksikan dilayar TV media lainya adalah percikan tanda-tanda jaman yang mengisyaratkan bahwa masyarakat kita sebenarnya sedang sakit. Prilaku tidak beradab yang masif dan marak adalah tanda ketiadaan panutan publik. Tidak adanya panutan moral yang seharusnya lahir dari para pemimpin bangsa. Drama kekerasan simbolik dan realistik yang mereka pamerkan dimedia masa (khususnya televisi) menjadi picu kekersan fisik yang terjadi digrassroot. Kalau pemimpinnya hanya bilang prihatin, maka anak buahnya pasti kami juga prihatin, kalau pemuka-nya mengajarkan “kelompok tetertu adalah musuh dan sesat” maka tidak heran pengikutnya memburu dan membunuh” kelompok lainnya. Solusinya hanya senderhana ” bertindaklah sebaliknya”, maka semuanya pasti tidak terjadi.

Bila berkaca pada masa lalu, ada fase kekerasan yang dilalui bangsa indonesia. Sejak jaman kerajaan nusantara, penjajahan, prakemerdekaan hingga paska reformasi ada fenomena kekerasan. Yang membedakannya adalah alasan yang dilekatkan atas tindakan kekerasan tertentu. Alasan mempertahankan diri, kemerdekaan bahkan alat pelanggengan kekuasaan politik dan ekonomi seperti yang terjadi dari masa orde lama hingga orde baru. Pada masa sekarang khususnya pada pemerintahan SBY, modus tidakkan kekerasan baik yang dilakukan masyarakat maupun aparat menjadi sangat tidak terdefinisikan. Tidak terdefinisikan lataran lahir dari hal yang paling serius hingga paling sepele, yang ironisnya penyelesainya pun tidak jelas. Pada titik penyelesaian konflik akhir-akhir ini menjadi tidak jelas karena bias pemberitaan media dan proses hukum yang tidak jelas. Bila trend kekerasan terus berlangsung ini adalah dampak dari ketidakjeasan tersebut, lucunya dalam situasi ini pemerintah absen dari tugasnya jadi pendamai. Continue reading TREND KEKERASAN : PEMERINTAH SBY ABSEN